Banyak model penerimaan negara yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Salah satunya adalah penerimaan negara di sektor migas. Dalam dua tahun terakhir saja, penerimaan negara di sektor migas khususnya di hulu, sudah diselamatkan sebesar Rp153,6 triliun. Angka ini terdiri dari uang tunai dan aset.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar menjelaskan, uang tunai yang diselamatkan pihaknya sebesar Rp5,1 triliun. Sedangkan untuk aset yang sudah terselamatkan angkanya mencapai Rp148,5 triliun. Aset ini terdiri dari, helikopter, rumah, kapal tangker hingga mata bor.
Ia mengaku masih terdapat sejumlah aset lainnya yang belum selesai didata. "Masih ada yang diinventarisir. Jadi totalnya Rp153,6 triliun," kata Haryono di kantornya, Jumat (4/11).
Penyelewengan penerimaan negara ini terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya terdapat perbedaan data yang diberikan perusahaan pengebor ke BP Migas terkait produksi minyak yang diperoleh. Ini dikarenakan selama ini penerimaan data dari perusahaan ke BP Migas dilakukan secara manual.
Atas hal itu, Haryono menyarankan pencatatan data produktifitas migas dari perusahaan ke BP Migas dilakukan secara online. Selain lebih transparan, laporan data dapat diterima dengan cepat. "Selama ini pencatatan lifting dilakukan secara manual, sehingga bisa berminggu-minggu," kata Haryono.
Transparansi, menurut Haryono, sangat baik dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya penyelewengan penerimaan negara. "Kita tak tahu persis berapa produksi kita. Ini rawan. Khawatirnya yang di Cina dan Amerika melaporkan berbeda dengan pemerintah kita. Ini bisa menjaga penerimaan negara."
Menurut Haryono pengaturan cost recovery dalam pengelolaan migas harus menguntungkan pemerintah. Misalnya memperbanyak pendapatan ke negara dari sebelumnya. Aturan mengenai cost recovery sudah ada dalam PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
















