Langgar GCG
Meski demikian, menurut KPPU, Pertamina dan Medco melanggar azas good corporate governance (GCG) dalam proses penunjukan dan penetapan partner usaha. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) (BPH Migas) juga dinilai melanggar azas GCG.
Anggota KPPU, Dedi Martadisastra, menyatakan Pertamina-Medco selaku pelaku usaha di bidang minyak dan gas, seharusnya menggandeng BP Migas untuk melakukan pengawasan berdasarkan kontrak kerja sama yang dijalin Pertamina dengan pihak lain di bidang hulu. Bahkan, penentuan harga harus diproyeksi lebih dulu di hulu. Perusahaan (Pertamina) sifatnya operator, sementara BP Migas adalah regulator, ujarnya. Faktanya, Pertamina tidak melibatkan BP Migas. Karena itu, Pertamina-Medco dinilai melanggar azas keterbukaan informasi, accountability dan transparency.
Tresna P. Soemardi menjelaskan dalam kasus ini batasan antara hulu dan hilir belum didefinisikan secara tegas. Seharusnya, pemerintah bisa mendefinisikan hal itu. Sementara dalam pemeriksaan tidak ada kepastian soal itu ujarnya. Tresna berpendapat kerancuan mana usaha hilir dan hulu itu disebabkan karena pemerintah tidak melaksanakan GCG dan best practices.
Dedi menambahkan BP Migas dan BPH Migas seharusnya berkoordinasi untuk membuat plan of development antara lain untuk menentukan berapa kapasitas kilang dan harganya, jumlah cadangan gas dan penggunaannya, apakah untuk dalam negeri atau ekspor. BP Migas berhak mengetahui proyek gas alam cair itu karena gas adalah kekayaan negara. BPH Migas punya kewenangan sebelum titik penyerahan, ujar Dedi.
Masuk Substansi Perkara
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Energi Utama Rikrik Rizkiyana mengaku kecewa dengan penghentian perkara ini. Menurutnya, tindakan sekretariat KPPU sudah melampaui kewenangannya. Sebab pemeriksaan atas perkara ini sudah memasuki substansi perkara. Inikan baru tahap klarifikasi, tetapi kenapa alasan penghentian perkara sudah memasuki substansi perkara? ujar Rikrik kepada hukumonline.
Bukan itu saja, kejanggalan lain dari penghentian perkara ini, menurut Rikrik, yakni adanya semacam rekomendasi dari Komisioner KPPU yang menyatakan Pertamina dan Medco melanggar azas GCG. Masa ditahap klarifikasi sudah ada rekomendasi? Rekomendasi kan adanya di putusan akhir, kata Rikrik.
Jika sudah begini, niat Energi Utama untuk memperkarakan secara perdata Pertamina dan Medco ke pengadilan pun makin terbuka. Upaya hukum inilah yang pernah dikemukakan Rikrik pekan lalu. Kita mempunyai hubungan hukum perdata pada kedua perusahaan itu, ujar Rikrik waktu itu.
Rencana gugatan muncul lantaran Pertamina dan Medco dinilai telah melakukan pembiaran terhadap post bidding yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation. Post bidding adalah tindakan menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka. Dalam hal ini, setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, perusahaan asal Jepang itu merubah penawaran harga. Itu tidak fair, karena penawaran harga sudah ditutup ketika beauty contest, kata Rikrik.
