Kasus persekongkolan tender mendominasi putusan kasus yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hari ini, Selasa (13/7), kasus serupa kesekian kembali diputus KPPU.
Tiga peserta tender oleh KPPU terbukti melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga perusahaan tersebut adalah peserta tender pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Takalar, DIPA Stimulus Fiskal, tahun anggaran 2009.
Majelis komisi yang menangani Perkara bernomor 04/KPPU-L/2010 Dedie S Martadisastra sebagai Ketua Majelis, Tresna P Soemardi dan Tri Anggariani masing-masing sebagai anggota. “Menyatakan bahwa Terlapor I, II, III dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999,” kata Dedie membacakan putusannya.
Ketiga pelaku usaha tersebut adalah PT Wardhana Artha Guna (Terlapor I), PT. Rublika Nusantara Permai (Terlapor II) dan PT Alfindo Perkasa (Terlapor III). Sedangkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Takalar dijadikan sebagai Terlapor IV.
Kasus ini bermula dari laporan salah satu pelaku usaha kepada KPPU. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa, majelis komisi menilai bahwa Terlapor I, II, dan III melakukan persaingan semu dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran.
“Unsur persekongkolan horizontal (persekongkolan antar pelaku usaha-red) ketiga terlapor terbukti. Hal ini terlihat pada kesamaan lima puluh delapan item pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari ketiga terlapor”, tutur Tri Anggriani.
Tak hanya terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal, persekongkolan vertikal (persekongkolan antara panitia tender dan peserta tender-red) juga terbukti dilakukan. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV sebagai panitia tender yang tidak memberikan waktu yang cukup kepada para peserta lelang untuk menyusun dokumen penawaran.
Pada saat itu, panitia hanya memberikan waktu tiga hari kalender atau satu hari kerja kepada para peserta lelang untuk menyusun dokumen penawaran. Dengan waktu yang sempit itu, serta sistem penilaian yang diterapkan oleh Panitian menyebabkan hanya ada dua peserta yang lolos, sari delapan peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tender.
Menurut majelis komisi, tindakan panitia tender ini tidak sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tindakan para terlapor yang tidak kooperatif terhadap tim penyidik juga dijadikan pertimbangan untuk memperberat sanksi. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran para terlapor pada setiap proses pemeriksaan.
Atas tindakannya, para peserta tender ini harus menerima akibatnya. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dihukum untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp400 juta.
Sementara itu, untuk panitia tender, KPPU merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan selaku atasan Panitia Tender, untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender. KPPU juga mengingatkan agar Kepala Dinas Sulawesi Selatan memperhatikan ketentuan Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
