Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membentuk hubungan keperdataan di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi, dunia bisnis, dan masyarakat terus berkembang, sementara KUHPerdata Indonesia masih menggunakan bentuk yang sama sejak zaman kolonial. Alhasil, kemunculan berbagai jenis transaksi dan hubungan kontraktual baru di era digital tidak terakomodasi dengan baik.
Melalui seminar bertajuk “Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Tantangan di Era Modern”, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) berupaya menghimpun ide dan masukan dari kalangan akademisi hukum guna menavigasi proses penyusunan revisi KUHPerdata.
Terkait isu krusial dalam aspek kontraktual, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga sekaligus Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Perdata, Prof. Yohanes Sogar Simamora, menyoroti lima poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk diubah dalam KUHPerdata baru.
Baca Juga:
Pertama, keabsahan kontrak. Sogar menilai syarat keabsahan kontrak dalam KUHPerdata saat ini sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan hukum perdata di negara lain. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah kesepakatan, tetapi definisi maupun unsur-unsurnya tidak dijelaskan oleh pembentuk Burgerlijk Wetboek voor Indonesie.
Syarat kedua adalah kecakapan, yang tidak mengatur usia minimal. Padahal, pengaturan usia minimum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menunjang dunia bisnis di Indonesia. “Menurut saya, ini juga perlu diatur kembali secara lebih jelas,” ujar Sogar, Rabu (2/9).
Adapun syarat keempat adalah sebab atau kausa yang halal. Jika dibandingkan dengan KUHPerdata Belanda yang baru (Nieuw Burgerlijk Wetboek), kausa yang halal tidak lagi menjadi syarat sah keabsahan kontrak karena kerap menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kedua, prinsip iktikad baik. Baik dalam tataran teori maupun praktik, prinsip iktikad baik telah diterima secara luas. Masyarakat menilai prinsip ini wajib diterapkan sejak tahap prakontraktual. Oleh karena itu, Sogar menilai perwujudan prinsip ini dalam KUHPerdata baru dapat berupa pengaturan kriteria negosiasi.
