KY Diminta Periksa Majelis PK Sudjiono
Utama

KY Diminta Periksa Majelis PK Sudjiono

KY sependapat dengan argumentasi LSM

ASH
Bacaan 2 Menit
KY Diminta Periksa Majelis PK Sudjiono
Hukumonline

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari sejumlah LSM melaporkan majelis hakim yang menangani perkara peninjauan kembali (PK) Sudjiono Timan ke KY. KPP menemukan adanya sejumlah pelanggaran prosedur dan kode etik dalam putusan PK yang melepaskan Sudjiono dari vonis 15 tahun penjara itu.

KPP menilai majelis PK telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP jo Pasal 265 ayat (2), (3) KUHAP. Ketentuan itu menyebutkan pengajuan PK hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan mewajibkan terpidana hadir dan menandatangani berita acara pemeriksaan PK.

“Istri Sudjiono Timan (Hasdiawati) bukan termasuk ahli warisnya karena Sudjiono Timan selaku terpidana masih hidup atau belum meninggal dunia,” kata Erwin Natosmal Oemar dari Indonesian Legal Rountable (ILR) di Gedung KY Jakarta, Jumat (30/8).

Karenanya, KPP memandang seharusnya permohonan PK Sudjiono sejak awal tidak dapat diterima. Sebab, proses pengajuannya PK Sudjiono itu melanggar KUHAP.

Terlebih, kata Erwin, permohonan PK Sudjiono yang diajukan istrinya itu seharusnya sebagai upaya hukum yang dilakukan dengan etikat tidak baik. Soalnya, sejak tahun 2004 Sudjiono dinyatakan buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk menghindar dari jerat hukum.

“Agak janggal dan mustahil jika hakim-hakim itu tidak mengetahui Sudjiono Timan melarikan diri karena seringkali diberitakan media dan pernyataan resmi dari Kejagung dan interpol,” kata Erwin.

Majelis PK juga dinilai melanggar SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana yang memperkuat SEMA No. 6 Tahun 1988. Intinya, SEMA itu melarang terpidana mengajukan PK dalam perkara pidana tanpa dihadiri terpidana sendiri atau ahli warisnya.    

“Alasan Ketua Majelis PK Suhadi, majelis tidak tunduk pada SEMA No. 1 Tahun 2012 karena belum terbit, tidak bisa dibenarkan sama sekali,” katanya.

Majelis hakim PK yang dilaporkan ke KY oleh KPP yaitu Suhadi selaku ketua (karier) dengan anggota Sophian Marthabaya (hakim ad hoc tipikor), Andi Samsan Nganro (karier), Sri Murwahyuni (karier), Abdul Latief (hakim ad hoc tipikor.  Selain itu, KPP juga melaporkan hakim PN Jakarta Selatan Soehartono karena telah menerima pengajuan PK itu.

“Buronnya Sudjiono juga tidak menjadi perhatian dan pertimbangan hakim PN Jakarta Selatan,” katanya.

Karena itu, KPP mendesak KY untuk segera memeriksa hakim-hakim itu karena diduga telah melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. “KY harus kerja sama dengan KPK untuk menelusuri adanya informasi dugaan suap dalam perkara ini,” pintanya.       

Dalam pengaduan itu, KPP diterima langsung oleh Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri. Dia mengaku sangat mengapresiasi langkah pengaduan yang dilakukan KPP.

Dia membenarkan temuan yang dipaparkan KPP terkait sejumlah pelanggaran dalam putusan PK itu. “Yang disampaikan KPP benar semua. Ada prosedur yang patut diduga melanggar hukum acara, yang bisa berakibat putusan PK itu batal demi hukum,” kata Taufiq.

Taufiq mengaku sudah memulai melakukan pemeriksaan terhadap putusan PK Sudjiono dengan membentuk tim panel. Taufiq sendiri ditunjuk sebagai ketua tim panel bersama Eman Suparman dan Ibrahim. Mereka kini tengah bekerja mengumpulkan data adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan PK Sudjiono ini.

“Kami sudah rapat panel dan akan memanggil 2 saksi dari advokat dan internal MA. Kita berharap mereka bisa memberi keterangan yang sangat berharga,” harapnya.  

Dia juga mencurigai salah satu anggota majelis hakim PK. Kecurigaan itu didasarkan pada temuan jumlah harta kekayaan milik salah satu anggota majelis yang tidak sewajarnya. Tetapi, dia enggan menyebut jumlah total kekayaan yang dimaksud. “Jumlah hartanya banyak, sepertinya tidak sesuai dengan penghasilannya,” kata Taufiq.

Namun, Taufiq enggan menyebut siapa anggota majelis hakim yang dimaksud. Dia malah menegaskan akan memeriksa dua orang saksi yang tahu betul kronologis kejadian di balik putusan PK Sudjiono Timan. “Ada dua saksi yang bersemangat dan tahu persis kejadian ini. Kalau ada dugaan korupsi, tentunya akan kita teruskan ke KPK,” tegasnya.

Bentuk tim
Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengaku telah membentuk tim pemeriksa untuk mengevaluasi putusan PK Sudjiono. Tim ini diketuai Ketua Kamar Pengawasan Timur Manurung dengan anggota Suwardi (ketua kamar perdata) dan Imam Soebechi (ketua kamar TUN). Tim akan mendalami putusan PK itu dengan meminta keterangan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara itu.

“Ada hal-hal yang berkaitan dengan unprofessional conduct (teknis yuridis) termasuk adanya dugaan (suap) yang disampaikan beberapa pihak. Pemeriksaan sudah dimulai sejak kamis kemarin, akan dilanjutkan hari Senin depan, termasuk memeriksa hakim PN Jaksel,” kata Ridwan di Gedung MA.

Ridwan sendiri belum bisa memastikan kapan target pemeriksaan perkara ini akan selesai, semuanya, tergantung tingkat kesulitannya. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena MA tidak ingin terjadi polemik hukum dan hasilnya ada jalan keluar. Kita tunggu saja, nanti bagaimana hasil laporan Bawas ke pimpinan MA,” katanya.  

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info