Ketentuan Pasal 11A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) memang mengatur secara tegas ‘pemecatan' seorang hakim harus melewati prosedur MKH. Bila pembelaan hakim yang bermasalah itu ditolak, maka MKH akan menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua MA dan Ketua KY. Lalu, Ketua MA menyampaikan usulan tersebut ke Presiden untuk segera di eksekusi.
Itu bunyi ketentuan UU MA. Persoalannya, sampai saat ini prosedur beracara di MKH masih terus dibahas oleh MA dan KY. Meski begitu, baik Tahir maupun Harifin mengaku rekomendasi terhadap para hakim yang bermasalah bisa ditindaklanjuti. Ya pakai hukum acara MKH yang lama saja. Tidak masalah, ujarnya.
Namun, lanjut Harifin, komposisi anggota MKH tetap mengikuti UU MA teranyar. Pasal 11A ayat (8) berbunyi ‘Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial'.
















