Jajaran Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers terkait perkembangan terakhir penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang menarik perhatian masyarakat. Ada 5 kasus yang tengah ditangani KY yang menarik perhatian masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan sejumlah hakim yang dilaporkan.
“Ada beberapa kasus yang menarik perhatian publik, salah satunya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan MA karena ditraktir makan malam pengacara,” ujar Ketua KY Prof Amzulian Rifai dalam konferensi pers di Kantor KY Jakarta, Kamis (4/7/2024) yang juga disiarkan secara daring. Prof Amzulian Rifai didampingi Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Prof Mukti Fajar Dewantara dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Prof (HC) Dr. Joko Sasmito.
Baca Juga:
- KY Buka Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Berminat?
- Giat Sosialisasi, KY Berharap Bisa Jaring Calon Hakim Agung Potensial
Berikut respons terkait kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dilaporkan ke KY:
- Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan MA karena Ditraktir Makan Malam Pengacara
Terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan MA yang diduga ditraktir makan malam oleh pengacara di sebuah restoran di Jawa Timur. “Saat ini, KY masih menunggu kelengkapan berkas laporan dari pelapor agar dugaan ini lebih kuat untuk diproses lebih lanjut,” ujar Prof Mukti Fajar.
- Laporan LBH Padang terhadap Hakim PN Padang
Pelapor telah melaporkan hakim PN Padang atas dugaan pelanggaran kode etik pada 8 Maret 2024 dan telah diberikan nomor register. KY telah melakukan penanganan berupa verifikasi laporan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. “Jadi, KY terus menindaklanjuti kasus ini,” ujarnya.
- Putusan Uji Materi Perubahan Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan terkait Putusan MA No 23P/HUM/2024 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Senin (3/6/2024).
KY kembali menegaskan KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY tidak berwenang untuk memeriksa materi terkait pertimbangan putusan. Karena itu, tim pengawasan hakim sedang melakukan penanganan dengan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk ahli, untuk melihat apakah ada pelanggaran etik di balik pertimbangan putusan tersebut.
“Jadi, oipini dan spekulasi di masyarakat yang menuduh putusan itu untuk memuluskan pencalonan pilkada calon tertentu (politis) bisa dijawab sepanjang ada kaitannya jika terbukti ada pelanggaran KEPPH,” bebernya.
- Sidang praperadilan Pegi Setiawan
Komisi Yudisial (KY) telah menerjunkan tim untuk memantau jalannya sidang perdana kasus gugatan praperadilan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky pada Senin (24/6/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.
KY memandang perlu turun langsung karena kasus ini menarik perhatian publik dan kuasa hukum Pegi Setiawan juga telah mengajukan permohonan agar sidang praperadilan ini dapat dipantau KY. Namun, sidang perdana yang diagendakan hari Senin, 24 Juni 2024 ditunda dan diagendakan kembali pada Senin, 1 Juli 2024 karena Termohon tidak hadir.
“KY telah melakukan pemantauan perkara dari Senin, 1 Juli 2024 dan akan terus melakukan pemantauan sebagai upaya pencegahan agar hakim dapat menjaga kemandiriannya dalam mengadili dan memutus perkara ini.”
Agenda persidangan 1 Juli 2024 adalah pembacaan permohonan pemohon. Sidang dilanjutkan pada Selasa, 2 Juli 2024 dengan agenda tanggapan Termohon, replik dan duplik. Kemudian agenda sidang Rabu, 3 Juli 2024 adalah pembuktian dari Pemohon (dengan menghadirkan saksi dan ahli dari pihak Pemohon). Kemudian berdasarkan, court calender, agenda sidang Kamis, 4 Juli 2024 adalah saksi dari Termohon. Agenda sidang hari Jum’at, 5 Juli 2024 adalah kesimpulan. Putusan sendiri akan dibacakan pada agenda sidang pada Senin, 8 Juli 2024.
- Laporan KPK terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Majelis Hakim Putusan Sela Hakim Agung Nonaktif GS
KY telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Hakim Agung nonaktif GS. Laporan diterima pada bulan Juni 2024 dan telah diregister oleh Komisi Yudisial dengan nomor 0073/L/KY/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
“KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat ini KY sedang menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait,” katanya.
