Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M Gaffar selaku ketua Tim Kepegawaian MK mengatakan akan melaporkan dugaan penyuapan yang dilakukan olej Dirwan Mahmud. Nah, Djanedjri mengatakan akan melaporkan Dirwan dan Makhfud. Laporan itu dilakukan sebagai langkah tindak lanjut hasil kerja tim investigasi. Bahkan, Djanedjri mengaku telah bertemu dengan Kabareskrim Ito Sumardi dan menyampaikan niatan untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut yang juga diduga melibatkan panitera pengganti yang sudah dinonaktifkan.
Menurut dia, rujukan atas laporan ke pihak Bareskrim lantaran Makhfud diduga menerima uang dan sertifikat tanah dari Dirwan yang notabene calon Bupati Bengkulu Selatan. Salah satu poin yang dilaporkan ke pihak Bareskrim adalah besarnya uang suap yang diterima Makhfud senilai Rp35 juta. “Kalau masalah ini kita harus lihat proporsional karena Makhfud hanya mengaku terima Rp35 juta. Makhfud ini kan sudah diperiksa di internal MK, tetapi saya tidak bisa sampaikan hasilnya”.
Dalam laporan investigasi MK, panitera pengganti Makhfud didiuga menerima uang sebesar Rp58 juta. Selain uang, Makhfud juga ditengarai menerima sertifikat tanah dari Dirwan Makhmud. Nama anak dan adik ipar hakim konstitusi Arsyad Sanusi disebut-sebut dalam kasus ini. Arsyad dan Nesyawati sudah membantah.
