LBH PP GP Ansor Sebarkan Bantuan Hukum Tanpa Melihat Perbedaan
Terbaru

LBH PP GP Ansor Sebarkan Bantuan Hukum Tanpa Melihat Perbedaan

Pendekatan proaktif yang dilakukan dalam menangani perkara intoleransi serta memperluas akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan senantiasa menjadi prioritas di LBH PP GP Ansor.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit

Pendampingan, misalnya, juga diberikan dalam perkara kekerasan seksual maupun kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Hal itu sejalan dengan keterlibatan LBH PP GP Ansor dalam Satuan Tugas Anti Kekerasan Pondok Pesantren yang berada di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Melalui satgas tersebut, organisasi ini turut melakukan edukasi ke berbagai pondok pesantren di tanah air sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Prinsipnya lembaga yang dipimpin Dendy memberikan bantuan kepada seluruh kelompok masyarakat lemah atau mustadh’afin.

“Semua bantuan kita terhadap masyarakat-masyarakat lemah diistilahkan mustadh’afin, kita tidak pandang bulu. Mau beda strata sosial, beda agama, beda apa pun, kita tetap membantu masyarakat lemah yang membutuhkan,” tegasnya.

Secara nasional, jaringan LBH PP GP Ansor memiliki sekitar 185 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di hampir seluruh Indonesia, dengan sekitar 2.000 advokat aktif yang tergabung di dalamnya. Para advokat tersebut merupakan kader GP Ansor yang kemudian menjalankan profesi advokat sekaligus memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Bagi Dendy, keberadaan ribuan advokat tersebut bukan semata menunjukkan besarnya organisasi, tapi menjadi sarana memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui kebijakan internal yang melarang seluruh advokat LBH GP Ansor menerima ataupun meminta bayaran dari penerima bantuan hukum. Integritas, menurutnya, menjadi nilai yang harus dijaga oleh setiap advokat yang bergabung di lembaga tersebut.

"Saya selalu bilang kepada anak-anak LBH GP Ansor bahwa kita tidak boleh menerima apalagi meminta bayaran. Semua yang bekerja di LBH GP Ansor tidak ada yang boleh menerima fee," pungkas Dendy.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info