Legislator Ini Beberkan Pentingnya Merevisi UU Pendidikan Kedokteran
Terbaru

Legislator Ini Beberkan Pentingnya Merevisi UU Pendidikan Kedokteran

Kebijakan pendidikan kedokteran saat ini membuat banyak dokter kesulitan mengembangkan dunia sosial hingga politiknya di luar profesi. Untuk itu, adanya kehendak untuk mengevaluasi biaya pendidikan kedokteran yang begitu mahal.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengingatkan kebijakan pendidikan kedokteran saat ini membuat banyak dokter kesulitan mengembangkan dunia sosial hingga politiknya di luar profesi. Menjadi tak aneh, keinginan dokter hanya membuka praktik sebanyak mungkin. Lokasi praktik yang diinginkan para dokter mayoritas di perkotaan dan Jawa. “Untuk itu, dunia kedokteran perlu reformasi,” ujarnya.

Willy mengingatkan tingginya biaya pendidikan kedokteran saat ini menjadi semakin mustahil dapat dijangkau oleh mereka yang kehidupannya secara ekonomi terbatas. Pendidikan kedokteran menjadi identik milik kalangan mampu dan berduit. Padahal pendidikan kedokteran menjadi hulu dalam upaya membangun sistem kesehatan nasional yang beradab dan berperikemanusiaan.

“Jika di sektor hulunya saja menyisakan banyak masalah maka tidak akan mungkin di sektor hilirnya akan beres,” bebernya.

Sebelumnya, Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Prof Nizam menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Dia beralasan UU 20/2013 beserta aturan turunannya dipandang telah memadai. Terlihat dengan jumlah lulusan dokter setiap tahunnya meningkat 100 persen dari sekitar 6 ribu per tahun menjadi 12 ribu. Bahkan, program studi kedokteran yang terakreditasi A meningkat 90 persen. Sementara akreditasi C turun dari 50 persen menjadi 20 persen.

Baginya, dalam menjawab permasalahan kedokteran lebih tepat merevisi UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kemendikbud paham dengan kekhawatiran parlemen terkait pendidikan kedokteran. Karenanya, pemerintah dapat menerbitkan perubahan aturan teknis dalam mempercepat dan mengatasi bottleneck dalam implementasi kebijakan transformasi layanan kesehatan.

Terhadap berbagai persoalan jangka menengah, Kemendikbud kata Prof Nizam, menyarankan dilakukan integrasi antara UU 20/2013 dengan UU 29/2004. Setidaknya agar kebijakan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran menjadi lebih harmoni dengan kebijakan layanan kesehatan.

"Pemerintah berpendapat bahwa RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang diusulkan oleh DPR belum perlu untuk dibahas lebih lanjut,” katanya.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas berpandangan RUU Pendidikan Kedokteran tetap dilanjutkan. Karenanya, Baleg memberi waktu Kemendikbud berdialog di internal pemerintah agar segera menyerahkan DIM RUU. Bahkan mungkin menyatakan sikap lain setelah masa reses.

“RUU Pendidikan Kedokteran sudah bagus, tapi ada kelemahan tertentu yang harus segera kita selesaikan,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info