Meski mendapat penolakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR terus membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja. Salah satu materi muatan pasal yang menjadi sorotan mengenai ketentuan pers. Dari 79 UU terdampak dalam RUU Cipta Kerja ini memasukkan revisi sejumlah pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Sebab, pengaturan pers dalam RUU Cipta Kerja dinilai berpeluang intervensi pemerintah terhadap dunia pers.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Netty Prasetiyani Heryawan menilai pengaturan pers dalam RUUU Cipta Kerja berpotensi membahayakan bagi dunia pers. Sebab, berpotensi mengekang kebebasan pers, berpendapat dalam negara hukum yang demokratis. Karena itu, dia mengusulkan pengaturan pers semestinya dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja.
“Hentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena berpotensi membungkam dan menyulitkan dunia pers di Tanah Air karena kehidupan pers boleh jadi tidak sebebas lazimnya di negara demokrasi,” ujar Netty, Jumat (29/5/2002). (Baca Juga: Ketentuan Pers dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Mengkhawatirkan)
Dia menilai RUU usul insiatif pemerintah itu berpotensi besar mengembalikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers seperti yang pernah terjadi pada masa era Orde Baru yang berimbas pada kerja-kerja jurnalis yang tak dapat bekerja secara bebas dan independen. Dia menunjuk soal pengaturan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan pers yang melanggar aturan.
Khususnya menyoal badan hukum pers, pencantuman alamat dan penanggung jawab secara terbuka. Norma tersebut diatur dalam Pasal 18 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebelumnya, Pasal 18 ini memang menuai penolakan dari kalangan organisasi pers.
Pemerintah mengubah Pasal 18 UU Pers dalam bab VIII Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 18 ayat (1), setiap orang yang melawan hukum dan menghambat kerja pers dihukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Ketentuan pasal ini diperberat dalam RUU Cipta Kerja menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Pasal 18 ayat (2) UU Pers mengatur hukuman bagi perusahaan pers atau media yang tidak melayani hak jawab dan pemberitaan peristiwa sesuai norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah juga diperberat. Hukuman ini mencakup Pasal 13 yaitu larangan memuat iklan merendahkan martabat agama, terkait minuman keras, narkotika, zat adiktif, dan wujud rokok. Dalam UU Pers, hukuman pidana dengan denda paling banyak Rp500 juta. Namun, dalam RUU Cipta Kerja diubah menjadi denda paling banyak Rp2 miliar.
Pasal 18 ayat (3) UU Pers juga diubah terkait hukuman bagi perusahaan pers yang melanggar kewajiban pembentukan badan hukum Indonesia (pasal 9 ayat 2) dan kewajiban pers mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka (pasal 12). Hukumannya diperingan dari denda paling banyak Rp100 juta menjadi sanksi administratif. Menurut RUU Cipta Kerja, sanksi administratif ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR itu berpendapat munculnya norma tentang peraturan pemerintah dalam Pasal 18 membuka “pintu belakang” yang bertentangan semangat pengelolaan media secara mandiri. “Kita perlu mendorong pers yang kredibel dan bertanggung jawab, namun jangan sampai RUU Cipta Kerja ini mengembalikan pengalaman buruk di masa Orde Baru, dimana ada campur tangan Pemerintah yang besar terhadap pers. Mulai keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pengendalian Dewan Pers, pengaturan organisasi wartawan, hingga pembredelan. Nah, ini Langkah kemunduran di era reformasi dan demokrasi.”
Pelanggaran perusahaan pers atas norma agama dan kesusilaan dalam pemberitaan diganjar denda sebesar Rp500 juta dalam UU 40/1999, sementara dalam draf RUU Cipta Kerja dinaikan menjadi hingga Rp2 miliar, baginnya menaikan besaran denda justru menyulitkan orang dalam menjalankan perusahaan pers. “Jika ditakut-takuti dengan denda dan sanksi yang berat dan diawasi dengan peraturan pemerintah soal administrasi, tentu akan mempengaruhi keleluasaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” katanya.
Menolak keras
Senada, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin menolak keras adanya upaya pemerintah masuk dalam kehidupan pers. Dia menilai niatan campur tangan pemerintah terlihat dalam draf RUU Cipta Kerja dengan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar Pasal 9 dan Pasal 12.
Pasal 9 ayat (1) UU 40/1999 menyebutkan, “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”. Sedangkan Pasal 12 menyebutkan, “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”
Ade mengingatkan UU 40/1999 dibuat dengan semangat self regulatory agar tak adanya campur tangan pemerintah. Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru. Campur tangan itu ditunjukkan melalui kewenangan pemerintah mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui.
“Instrumen itu yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers,” katanya.
Menurutnya, adanya delegasi membuat peraturan pemerintah mengatur pengenaan sanksi administratif dalam RUU Cipta Kerja itu bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Hal tersebut sama halnya membuat “jalan tikus” bagi pemerintah untuk dapat ikut campur dalam urusan pers. Karena itu, dia pun meminta pembentuk UU mencabut revisi Pasal 18 dalam RUU Cipta Kerja
Seperti diketahui, paragraf 5 Pasal 87 draf RUU Cipta Kerja mengatur revisi Pasal 11 dan 18 UU 40/1999. Sebelumnya, kalangan pekerja media menolak revisi Pasal 11 dan Pasal 18 UU Pers. Namun, pemerintah tetap memasukan UU 40/1999 dalam draf RUU Cipta Kerja hingga penyerahan draf RUU ini ke DPR.
