Lembaga Korup, DPR Harus Berbenah Diri
Berita

Lembaga Korup, DPR Harus Berbenah Diri

Proses pembahasan anggaran di DPR terindikasi rawan korupsi.

RFQ
Bacaan 2 Menit

Politisi Partai Hanura itu lebih jauh berpandangan, DPR sebagai lembaga yang berisi wakil rakyat semestinya fokus menjalankan amanah rakyat, bukan sebaliknya memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh sebab itu, Sudding mendorong agar lembaga legislatif segera berbenah diri dari keterpurukan dan membersihkan dari corengan hitam di wajah DPR.

“Saya kira memang DPR sebagai sebuah perwakilan rakyat itu harus intropeksi diri, harus betul melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah,” imbuhnya.

Anggota Komisi I Tjahyo Kumolo mengamini pandangan Pasek, Sudding dan Nasir. Menurut Tjahyo, tindak pidana korupsi yang terjadi pada oknum anggota dewan disebabkan adanya pihak ketiga, swasta dan pemerintah misalnya.

Kendati begitu, Tjahyo berpandangan tingkat korupsi marak terjadi di kalngan birokrat. Itu sebabnya Tjahyo menilai reformasi birokrasi yang didengungkan sejumlah lembaga pemerintah gagal. “Saya secara pribadi menganggap reformasi birokrasi itu gagal karena tingkat tertinggi korupsi itu dari birokrasi jadi harus diakui,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lebih jauh mengatakan, pernyataan pimpinan KPK terkait penilaian terhadap DPR harus dijadikan evaluasi. Setidaknya, ke depan DPR harus memperbaiki citra dan tetap amanah dalam pembahasan anggaran.

Hal lainnya, kata Tjahyo, DPR harus terbuka memberikan informasi kepada publik perihal oknum anggota DPR yang tersandung kasus korupsi, maupun yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Begitu pula instansi pemerintah agar melakukan hal yang sama kepada publik, perihal berapa jumlah PNS yang tersandung kasus korupsi dan yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap.

“Karena kalau jumlah oknum DPR sendiri tidak mungkin. Jadi kami kurang sependapat, kalau DPR ini lembaga terkorup, pasti ada pihak kedua, pihak ketiga yang terlibat, kalau memang dikatakan ada anggota DPR yang korup,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja menyatakan korupsi paling banyak terjadi di Polri dan DPR. Pernyataan Pandu merujuk pada hasil survey The Association of Southeast Asian Nations terhadap negara-negara ASEAN. Sedangkan berdasarkan catatan Pandu, sebanyak 65 oknum anggota parlemen dijebloskan ke penjara lantaran tersandung kasus hukum.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info