Lima Persoalan Ini Harus Jadi Perhatian Komite Penanganan Covid-19
Berita

Lima Persoalan Ini Harus Jadi Perhatian Komite Penanganan Covid-19

Pemerintah diminta dapat membuktikan kinerjanya dalam penanganan Covid-19 dan PEN melalui Perpres 82/2020 ini agar semakin baik.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Belum urgen

Senada, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN belum urgen. Sebab, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah masih dapat mengoptimalkan peran kementerian dan lembaga yang sudah ada.“Pembentukan tim ini rasanya belum urgen,” kata dia.

Baginya, bila tim yang ada kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, jalan keluar yang dapat ditempuh meningkatkann kinerjanya, bukan membentuk tim baru. Dia menilai persoalan yang mencuat lebih pada peningkatan kinerja agar tim dapat bekerja sesuai harapan.

Seperti Kementerian Kesehatan dalam penanganan Covid-19 harus dipacu kinerjanya, selain sudah dibentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sedangkan pemulihan ekonomi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dapat dimaksimalkan fungsinya, selain ada satgas pemulihan ekonomi. “Jangan sampai pembentukan tim baru ini menjadi janggal. Di satu sisi membubarkan 18 lembaga, tapi kemudian membentuk tim baru,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini berpandangan Perpres 82/2020 dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menjadi terobosan. Dia berharap melalui Perpres 82/2020, penanganan Covid-19 bakal menjadi lebih cepat karena fokus pada persoalan koordinasi yang selama ini menjadi kendala lambannya penanganan Covid-19. Demikian pula, masalah lambatnya pencairan anggaran, belum optimalnya kapasitas pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR), sehingga pemetaan wabah belum dapat dilakukan secara akurat.

“Diharapkan berbagai masalah tersebut dapat dicarikan solusi dan diatasi oleh Komite yang baru dibentuk berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2020,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, melalui Perpres 82/2020, Presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga sekaligus membentuk Komite Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejumlah menteri pun ditunjuk masuk dalam struktur Komite tersebut. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin ditunjuk memimpin Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi dan Satgas Penanganan Covid-19 tetap dijabat Doni Monardo.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info