Selain itu, dia mengatakan bantuan advokat juga sangat signifikan dalam penanganan korban kejahatan.
"Meski UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan selama 7 tahun, namun masih banyak korban yang tidak mengetahui haknya mendapatkan restitusi atau kompensasi (ganti rugi) terhadap penderitaan atas kejahatan yang dialaminya. Dengan adanya MOU ini, diharapkan para advokat dapat mensosialisasikannya kepada para klien yang merupakan korban kejahatan dan membuat mereka aware terhadap hak untuk memperoleh restitusi atau kompensasi," katanya.
Ke depan, LPSK pihaknya berharap peran organisasi pendamping dan advokat menjadi bagian dari supervisi perlindungan saksi dan korban, terutama dalam kasus tindak pidana yang bukan kategori kejahatan terorganisir, serta penanganan saksi dan korban di daerah.
"PERADI memilki jaringan yang sangat luas hingga ke daerah dan jumlah anggota yang sangat signifikan, diharapkan kedepan peran advokatnya menjadi mitra LPSK dalam penanganan saksi dan korban," pungkasnya.
