Semendawai mengaku sudah meminta hal ini kepada Menpan, tetapi tak ada perkembangan. “Kami minta bantuan Komisi III untuk memanggil Menpan untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.
Selain masalah struktur dan kelembagaan, Semendawai berharap kewenangan LPSK juga harus diperkuat agar bisa bekerja lebih maksimal. Ia berharap revisi ini dapat memperkuat kewenangan LSPK untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap saksi dan korban, terutama mereka yang berstatus Whistle Blower dan Justice Collaborator.
“UU yang ada sekarang juga belum ada pengaturan pendampingan saksi korban di persidangan. Mereka butuh pendaping untuk memastikan rasa nyaman dan aman. Revisi UU LPSK harus bisa mengaturnya lebih tegas,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari PKS Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan kondisi LPSK saat ini. Dengan jumlah pegawai yang sedikit, LPSK harus menangani permohonan perlindungan saksi dan korban yang jumlahnya tak sedikit. “Tadi disebutkan 2012 ini sudah masuk 240 perkara. Dengan jumlah sebanyak ini, tak mungkin ditangani pegawai yang sedikit,” ujarnya.
Karenanya, Bukhori mengusulkan agar revisi harus segera dilakukan. Bila pembahasan RUU ini macet di pemerintah, ia mengusulkan agar revisi UU LPSK ini diambil alih sebagai hak inisiatif DPR. Ia menuturkan pimpinan Komisi III bisa meminta Badan Legislasi untuk membahas revisi UU ini.
“Kalau macet di pemerintah, ada jalan lain melalui inisatif DPR. Komisi III bisa meminta Baleg, apalagi banyak anggota Komisi III yang merangkap sebagai anggota Baleg. Komisi III juga bisa berbicara dengan Menkumham selaku mitra kerja Komisi III,” pungkas pria yang juga duduk sebagai anggota Baleg ini.
