Tak kalah penting disorot, Ronald mengatakan ketentuan yang termaktub dalam RUU Ormas sangat longgar, sehingga berpotensi besar menimbulkan diskriminasi oleh pemerintah atas satu ormas dengan lainnya. Misalnya, dalam pasal 52 RUU Ormas, Ronald melihat pemerintah berwenang untuk membekukan sebuah ormas, kewenangan itu juga dimiliki pemerintah daerah (Pemda). Tanpa mekanisme yang diatur secara jelas, maka pembekuan itu sifatnya subjektif, rawan tebang pilih. Begitu pula soal konsekuensi dan hak bagi ormas yang dibekukan.
Atas dasar itu Ronald berpendapat RUU Ormas mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karenanya, harus digalang aliansi lintas organisasi untuk menolak RUU tersebut. Selain itu, jika langkah yang sedang diupayakan tersebut gagal dan RUU Ormas tetap disahkan DPR, maka judicial review akan ditempuh.
Senada, pada kesempatan yang sama, aktivis HAM, Usman Hamid, menyebut RUU Ormas tidak diperlukan, yang lebih tepat untuk mengatur organisasi adalah UU Perkumpulan atau UU Yayasan. Sementara, untuk menindak organisasi vigilante, Usman berpendapat KUHP sudah cukup untuk melakukan penindakan atas tindak kekerasan atau kriminal yang kerap ditimbulkan ormas tersebut.
Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibahas atau diterbitkan pemerintah seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial (PKS), RUU Keamanan Nasional, RUU Ormas dan lainnya, Usman menilai kekuasaan yang ada mulai mengarah ke otoritarian seperti zaman Orde Baru. Pasalnya, dari berbagai peraturan itu Usman melihat akan digunakan untuk membangun stabilitas politik - ekonomi lewat tindakan represif.
Lebih jauh Usman khawatir yang disasar dari RUU itu bukanlah organisasi vigilante, namun organisasi yang kritis terhadap kekuasaan pemerintahan dan modal. Misalnya, Green Peace, pengusiran aktivis Green Peace internasional dari Indonesia pada waktu lalu menurut Usman berkaitan dengan sikap Green Peace yang mengkritik keras perusakan hutan yang dilakukan korporasi besar. Oleh karenanya, Green Peace menjadi salah satu ormas yang disasar RUU Ormas.
Sebagai upaya agar RUU Ormas tidak disahkan, Usman menyebut harus digalang dukungan yang luas dari masyarakat. Baginya, apapun bentuk kebijakan yang diterbitkan pemerintah, ketika masyarakat secara luas melakukan penolakan, maka kebijakan itu bisa dibatalkan atau berubah. Terkait pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Ormas itu disahkan, Usman menilai langkah tersebut bukan yang terbaik.
Karena, mengacu putusan MK atasjudicial review yang dilakukan sejumlah LSM atas UU Intelijen, Usman menyebut hasilnya mengecewakan. Putusan itu bagi Usman malah memperkuat sejumlah pasal yang dinilai berbahaya bagi upaya penegakan HAM dan Demokrasi. Untuk RUU Ormas, Usman berharap agar menggalang dukungan publik untuk menolak RUU lebih dikedepankan ketimbang melakukan judicial review di kemudian hari. “Judicial review itu bukan pilihan terbaik,” pungkasnya.
