Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan tidak ada alasan bagi mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji untuk menolak eksekusi. Sebab, MA telah menolak permohonan kasasi Susno. Untuk itu, MA meminta Susno segera dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding.
Ridwan menjelaskan lazimnya amar putusan kasasi, tidak memuat lagi masa hukuman (penjara). Hal itu berarti yang menjadi acuan hukuman pidana untuk eksekusi adalah putusan pengadilan tingkat banding. Dalam putusan banding, Susno dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 3,5 tahun penjara.
“Putusan kasasi Susno ditolak, berarti kembali kepada putusan sebelumnya (putusan tingkat banding dan pertama, red) yang berlaku,” kata Ridwan di Gedung MA Jakarta, Kamis (21/2).
Ditegaskan Ridwan, dalam setiap putusan judex jurist baik putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK), MA tidak perlu mengadili ulang kasusnya. Karenanya, ketika permohonan kasasi dinyatakan ditolak, putusan kasasi tidak harus mengulang masa hukuman dalam amar putusannya. Sebab, masa hukuman itu mengacu hukuman yang dijatuhkan pada putusan pengadilan di tingkat banding atau pertama.
“Kecuali, kalau putusan MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi, akan ada pernyataan pembatalan putusan judex jurist dengan cara ‘mengadili sendiri’, biasanya majelis kasasi akan membuat jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Misalnya, menghukum sekian tahun, mengubah atau menambah hukuman dendanya,” ujarnya mencontohkan.
Menurutnya, format putusan judex jurist (kasasi/PK) memang seperti itu. Hal ini sudah diatur dalam KUHAP, bahwa putusan judex jurist hanya mempertimbangkan apakah benar penerapan hukumnya, apakah ada kekeliruan yang nyata, apakah ada novum (bukti baru).
Sebelumnya, Susno lewat kuasa hukumnya menyatakan menolak eksekusi lantaran putusan kasasi tidak mencantumkan masa hukuman pidana. Putusan itu hanya mencantumkan pernyataan menolak kasasi pemohon dan membebankan biaya perkara Rp2500.
