Padahal, lanjut Harifin, hukum acara menyebutkan bila ada pihak berperkara yang tidak mampu maka dia akan berperkara secara prodeo. Biaya perkara tetap dibayar tetapi bukan oleh pihak berperkara melainkan oleh pemerintah. Dalam DIPA MA dan Pengadilan di bawahnya ada anggaran untuk itu, tuturnya.
Namun, menurut Harifin perlu ada peraturan pelaksana untuk menjembatani UU MA itu agar memungkinkan perkara prodeo. MA sedang memikirkan untuk membuat regulasinya. Bentuknya bisa SEMA (Surat Edaran MA) atau Perma (Peraturan MA), ujarnya.
Isi peraturan pelaksana itu kelak untuk menerangkan yang dimaksudkan oleh UU MA itu adalah untuk pihak berperkara yang mampu. Sedangkan bagi pihak yang tidak mampu, biaya perkaranya dibayar oleh pemerintah.
Berdasarkan penelusuran hukumonline, sebenarnya pembebasan biaya perkara bagi penggugat yang tak mampu sudah dijalankan di tataran praktek. Seorang Panitera Muda di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta pernah menjelaskan bila penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan.
Nantinya, si penggugat tak perlu lagi membayar biaya panjar perkara di awal. Beberapa pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum pun, kata Panitera Muda itu, sudah sering mempraktekkan cara tersebut.
Belajar dari Australia
Lain Indonesia, lain lagi Australia. Di Negeri Kanguru tersebut biaya perkara dibebaskan untuk beberapa kelompok masyarakat. Misalnya seorang pensiunan atau anak berumur di bawah 18 tahun yang ingin menjadi penggugat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MA (Federal Court) Australia, Michael Black. Pejabat pengadilan juga berwenang membebaskan biaya perkara bila penggugatnya tidak mampu, ujarnya.
Ketua Pengadilan Keluarga (Family Court) Australia Diana Bryant menjelaskan 50 persen perkara yang mampir ke Family Court dibebaskan biayanya. Hal ini untuk mendukung akses masyarakat terhadap pengadilan. Namun, ia menyadari Indonesia berbeda dengan Australia. Kami memperoleh anggaran yang tetap setiap tahunnya, tutur Diana.
Black mengatakan pada prinsipnya penggugat di Australia memang diwajibkan membayar biaya perkara saat mendaftarkan gugatan. Namun, uang biaya perkara itu tak dipegang oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengumpulkan, uangnya untuk pemerintah federal, tuturnya.
Hakim Agung Artidjo Alkostar sempat mengusik hubungan antara anggaran dari pemerintah dan biaya perkara yang diberikan ke pemerintah dengan independensi pengadilan. Apakah hal tersebut tidak melanggar independensi pengadilan? tanyanya. Padahal, lanjut Artidjo, lembaga peradilan harus bebas dari 'intervensi' apapun, termasuk dari eksekutif (pemerintah).
Black sempat gelagapan menjawab pertanyaan ini. Ia pun mengaku untuk menjawab pertanyaan tersebut sangat sulit. Ia mengatakan sistem penganggaran di Australia hampir sama dengan Indonesia. Kami juga memperjuangkan anggaran pengadilan di parlemen, tuturnya. Anggaran pengadilan baik di Indonesia dan Australia memang sama-sama dikontrol oleh pemerintah.
Apakah hal tersebut melanggar independensi pengadilan? Black tak memberi jawaban yang tegas. Ia hanya mengatakan sistem di Australia saat ini memang masih jauh dari sempurna. Kami akan terus menerus memperbaikinya, pungkas Black.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan MA sedang berupaya menyiasati keringanan biaya perkara di pengadilan bagi masyarakat tidak mampu. Pasalnya selama ini, selain masalah jarak pengadilan yang jauh, tingginya biaya perkara juga menjadi salah satu faktor penghambat akses masyarakat terhadap keadilan.
Akses masyarakat terhadap keadilan terhambat karena adanya biaya perkara dan biaya untuk menuju ke pengadilan, ujar Harifin saat penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua MA dengan Ketua MA (Federal Court) Australia, Kamis (30/7).
Namun Harifin mengakui untuk menerapkan biaya perkara gratis kepada masyarakat bukan hal yang mudah karena ada hambatan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ia menunjuk ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebut bahwa biaya perkara dibayar oleh pihak atau para pihak yang berperkara.
Pasal 81A UU tersebut secara lengkap menyebutkan 'Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara'.
