MA Buka Peluang Menggugat Bagi Korban Kecelakaan Kereta Api
Berita

MA Buka Peluang Menggugat Bagi Korban Kecelakaan Kereta Api

Perkara tabrakan KA Empu Jaya dan KA Gaya Baru di Brebes tujuh tahun lalu sudah diputus Mahkamah Agung. Hasilnya?

Mys
Bacaan 2 Menit

 

Keenam komponen ganti rugi

 

�          biaya penguburan

�          santunan kematian

�          biaya antar jenazah

�          biaya perjalanan pulang kembali ke stasiun awal dan stasiun tujuan

�          penggantian barang atau surat yang hilang bagi korban yang memiliki surat tanda titipan atau angkutan barang atau surat bagasi

�          biaya pengobatan sampai korban menjadi pulih

 

Namun dalam amar yang sama, pengadilan menegaskan bahwa besarnya biaya untuk komponen terakhir tidak melebihi jumlah maksimum asuransi yang ditutup KAI, serta belum dibayar perusahaan asuransi.

 

Pengacara penggugat, Sudaryatmo, menegaskan bahwa putusan MA telah membuka peluang bagi setiap korban kecelakaan kereta api untuk menggugat operator yang lali atau melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun menilai ada titik lemah putusan itu, Sudaryatmo tetap memberikan apresiasi karena pengadilan menyatakan PT KAI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

 

Majelis hakim menilai PT KAI menabrak ketentuan Staatsblad 1928 No. 200, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1963 tentang Peraturan Perkeretaapian. Berdasarkan ketentuan ini, dalam menjalankan kereta, operator harus memenuhi standar rangkaian kendaraan. Pada kereta api penumpang dengan kecepatan di atas 45 km/jam, di belakang lokomotif harus ditempatkan minimal satu rangkaian yang tak boleh diisi penumpang kecuali pegawai kereta api dan pegawai jawatan pos.

 

Begitulah aturan Pasal 87 ayat (1) Staatsblad tadi. Faktanya, KAI mengabaikan aturan itu. Tidak mengherankan, sebagian besar korban meninggal adalah penumpang yang ada di gerbong persis di belakang lokomotif.

 

Para tergugat yang memberi kuasa kepada jaksa pengacara negara sebenarnya coba menepis argumen yang dibangun kuasa hukum penggugat. Misalnya, dengan menyebut gugatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok. Hal lain yang disorot adalah permintaan ganti rugi yang tidak jelas dan rinci. Namun, argumen-argumen itu ditepis majelis hakim agung.

 

Celah hukum

Ganti rugi hanya salah satu amar putusan majelis. Pada bagian lain amarnya, majelis juga menyetujui pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi. Pembentukan itu sesuai dengan petitum para penggugat. Komisi inilah yang kelak menjalankan dan memastikan tergugat membayar ganti rugi kepada para korban atau ahli warisnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info