Artinya jika pertimbangan hukum tersebut tidak melalui mekanisme tersebut, menurut Rifqi, hal itu sangat tidak tepat dilakukan oleh Bagir Manan. "Walaupun Bagir Manan sebagai Ketua MA, tetaplah tidak tepat jika ditafsirkan bahwa itu merupakan suara dari Mahkamah Agung," tegas Rifqi.
Namun, Rifqi bisa memahami apa yang dilakukan Bagir Manan karena memang perkembangan kondisi belakangan ini yang berjalan sangat cepat. "Tapi seharusnya dia (Bagir, red) tidak mengambil keputusan tersebut sendirian," tambah Rifqi.
MPR sepakat menolak maklumat
Dari hasil voting untuk menyikapi sikap MPR terhadap dekrit presiden Gus Dur, diperoleh hasil bahwa MPR sepakat untuk menolak dekrit presiden. Dari 601 anggota MPR yang hadir, sebanyak 599 menolak dekrit presiden dan 2 abstain. Hasil voting anggota MPR selengkapnya adalah sebagai berikut:
Fraksi | Menolak | Menerima | Abstain |
Partai Golkar | 171 |
|
|
Partai Persatuan Pembangunan | 64 |
|
|
Reformasi | 47 |
|
|
Utusan Golongan | 69 |
| 2 |
TNI/Polri | 38 |
|
|
Partai Bulan Bintang | 12 |
|
|
Kesatuan Kebangsaan Indonesia | 11 |
|
|
Partai Daulat Umat | 9 |
|
|
Non Fraksi | 3 |
|
|
Uniknya, Matori Abdul Djalil yang telah dicopot sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut memberikan suara untuk menolak dekrit Presiden. Wakil Ketua MPR ini sempat menjadi rebutan antara F-PPP dan non-fraksi. Setelah mayoritas anggota MPR menolak dekrit presiden, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya.
















