MA dan MPR Sepakat Maklumat Bertentangan dengan Hukum
Berita

MA dan MPR Sepakat Maklumat Bertentangan dengan Hukum

Maklumat yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid perlahan tapi pasti mulai disikapi dengan penolakan atau dinyatakan bertentangan dengan hukum. Sebelum rapat paripurna MPR dimulai, surat dari Ketua MA Manan dibacakan yang isinya menyatakan Maklumat Presiden bertentangan dengan hukum. Bagir Manan sendiri dalam mengambil putusan?

Tim SI
Bacaan 2 Menit

Artinya jika pertimbangan hukum tersebut tidak melalui mekanisme tersebut, menurut Rifqi, hal itu sangat tidak tepat dilakukan oleh Bagir Manan. "Walaupun Bagir Manan sebagai Ketua MA, tetaplah tidak tepat jika ditafsirkan bahwa itu merupakan suara dari Mahkamah Agung," tegas Rifqi. 

Namun, Rifqi bisa memahami  apa yang dilakukan Bagir Manan karena memang perkembangan kondisi belakangan ini yang berjalan sangat cepat. "Tapi seharusnya dia (Bagir, red) tidak mengambil keputusan tersebut sendirian," tambah Rifqi.

MPR sepakat menolak maklumat

Dari hasil voting untuk menyikapi sikap MPR terhadap dekrit presiden Gus Dur, diperoleh hasil bahwa MPR sepakat untuk menolak dekrit presiden. Dari 601 anggota MPR yang hadir, sebanyak 599 menolak dekrit presiden dan 2 abstain. Hasil voting anggota MPR selengkapnya adalah sebagai berikut:

 

Fraksi

Menolak

Menerima

Abstain

Partai Golkar

171

 

 

Partai Persatuan Pembangunan

64

 

 

Reformasi

47

 

 

Utusan Golongan

69

 

2

TNI/Polri

38

 

 

Partai Bulan Bintang

12

 

 

Kesatuan Kebangsaan Indonesia

11

 

 

Partai Daulat Umat

9

 

 

Non Fraksi

3

 

 

Uniknya, Matori Abdul Djalil yang telah dicopot sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut memberikan suara untuk menolak dekrit Presiden. Wakil Ketua MPR ini sempat menjadi rebutan antara F-PPP dan non-fraksi. Setelah mayoritas anggota MPR menolak dekrit presiden, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info