Kasus ini bisa jadi akan menimbulkan pro kontra. Tetapi yang jelas, seperti itulah yang terjadi dalam silang sengketa antara BNI 46 melawan Lumbung Tani Indonesia (LTI), sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur. Baik BNI maupun LTI masing-masing memenangkan perkara di tingkat PK, padahal disinyalir substansi perkaranya sama.
Bayangkan, BNI yang sudah memenangkan gugatan atas pembayaran utang sebesar Rp7,8 miliar di tingkat kasasi, eh diwajibkan membayar kepada lawannya berperkara PT LTI senilai Rp35,8 miliar. BNI menang atas utang LTI yang belum dibayar, sedangkan LTI menang atas lelang hipotik yang dulu dijadikan jaminan utang tersebut.
Tak urung, hal itu membuat Eri Hertiawan, kuasa hukum BNI, berang. "Inikah cermin kepastian hukum kita," ujarnya, sebagaimana tertuang dalam pernyataan resmi kantor pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners.
Akibat putusan MA itu, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terpaksa menerima dua permohonan eksekusi putusan PK sekaligus. Satu dari BNI 46, satu lagi dari LTI. Nah lho!
Kasus ini, tulis Eri, merupakan contoh bagaimana sebuah perjanjian perdata/kredit yang sesungguhnya wajar telah menimbulkan teka-teki dalam kepastian hukum. Betapa tidak, perkara dengan subjek dan objek yang sama melahirkan dua keputusan berkekuatan hukum tetap yang isinya saling bertolak belakang.
Bermula dari kredit
Perseteruan BNI dengan LTI ini justru dimulai dari hubungan mesra. Pada 1988, LTI mengajukan permohonan kredit sebesar Rp10,430 miliar. Sebagai jaminan, David Lauwidjaja, Direktur Utama LTI, menyerahkan lima sertifikat tanah di wilayah Mojokerto dan Surabaya, dengan pengikatan secara hipotik. BNI setuju mengucurkan dana.
Tetapi begitu kredit jatuh tempo, LTI tak bisa membayar seluruh utangnya. Selama dua tahun, BNI tetap tak berhasil menagih uangnya kembali. Alhasil, BNI melelang salah satu hipotik yang dijaminkan. Itu pun sesuai dengan persetujuan PN Surabaya, serta dikuatkan keputusan MA pada 1 November 1990.
Sewaktu dilelang, hipotik terjual Rp1,8 miliar, dan seluruh dana itu diserahkan ke BNI. Dikurangi cicilan terdahulu, BNI menaksir bahwa LTI masih punya utang sebesar Rp7,8 miliar.
Setahun berlalu, perseroan yang terletak di Surabaya itu tetap tak bisa melunasi sisa utang. Akibatnya, Februari 1991, BNI menepuh jalur hukum. Bank plat merah itu menuduh LTI telah melakukan wanprestasi.
PN Surabaya memenangkan BNI. Sempat kalah di tingkat banding, kemenangan BNI kembali diraih di MA, baik kasasi maupun PK. Persis, 1 Februari 1999, MA menolak permohonan PK yang diajukan LTI. Lantas, BNI berada di atas angin?
Tunggu dulu. Sembilan bulan sejak tanggal kemenangan tadi, BNI justru mendapat panggilan sidang dari PN Surabaya. Rupanya, David Lauwidjaja, Dirut LTI, mengajukan gugatan rekonpensi. Katanya, lelang hipotik terdahulu cacat hukum alias tidak sah. Dalam eksepsinya, BNI mencoba bergumen bahwa substansi yang dipersoalkan David idem dito dengan gugatan mereka.
Ternyata, hakim PN Surabaya berpendapat lain. Boro-boro mengakui kasus ini nebis in idem, majelis hakim justru menghukum BNI untuk membayar Rp35,8 miliar. Barulah di tingkat kasasi, majelis hakim agung menyatakan bahwa permasalahan yang diajukan David "telah diungkapkan dalam perkara sebelumnya" .
LTI tidak terima, dan mengajukan PK pada 27 Maret 2002. Eh, hanya dalam tempo dua bulan, putusannya sudah keluar. Isinya, mengabulkan gugatan David dan membatalkan putusan MA di tingkat kasasi. Artinya, BNI harus membayar Rp35,8 miliar kepada LTI.
Tentu saja LTI akan menyambut gembira putusan majelis hakim agung di atas. Sayang, hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari pihak LTI di Surabaya.
