MA Tolak PK Terpidana Mati Narkoba Asal Indonesia
Berita

MA Tolak PK Terpidana Mati Narkoba Asal Indonesia

Permohonan PK Zainal tidak memenuhi syarat Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

ASH
Bacaan 2 Menit
Juru Bicara MA, Suhadi (kanan). Foto: Sgp
Juru Bicara MA, Suhadi (kanan). Foto: Sgp
         “Itu masalah administrasi saja dan semua pertimbangan sudah dituangkan ke dalam putusan sesuai alasan PK dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP,” tegas Suhadi.    

Dia menerangkan pelaksanaan eksekusi sudah disiapkan sejak lama, tetapi terkendala karena beberapa terpidana hukuman mati masih mengajukan upaya hukum. “Bahkan, ada yang melakukan upaya hukum yang tidak lazim seperti gugatan ke PTUN,” ujar Tony saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Zainal salah satu terpidana gelombang kedua dari 10 terpidana mati yang bakal dieksekusi mati dalam waktu dekat ini. Mereka, adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran berkewarganegaraan Australia; Okwudili Oyatanze, Silvester Obiekwe Nwolise dari Nigeria; Raheem Agbaje Salami dari Spanyol; Marie Jane Fiesta Veloso dari Filipina;  Rodrigo Gularte dari Brazil, Martin Anderson dari Ghana; Serge Areski Atlaoui asal Perancis dan Zainal dari Indonesia.

Namun khusus, Serge Areski Atlaoui untuk sementara ditunda pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua karena tengah mengajukan upaya hukum melalui PTUN. Dengan begitu, hanya 9 terpidana mati yang bakal dieksekusi di Nusakambangan yang dijadwalkan Selasa (28/4) malam.   
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) kembali memutuskan menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati kasus narkoba, Zainal Abidin. Alasannya, permohonan PK bernomor 65 PK/Pidsus/2015 ini tidak ada novum dan kekeliruan dan kekhilafan hakim secara nyata sebagaimana disyaratkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dengan putusan penolakan ini, maka berlaku vonis hukuman mati bagi Zainal yang sebelumnya dijatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan kasasi lantaran terbukti memiliki sekitar 58, 7 kilogram ganja. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Palembang menghukum Zainal Abidin selama 18 tahun pada 2001, namun PT Palembang menjatuhkan vonis mati pada tahun yang sama. Majelis kasasi pun menjatuhkan vonis mati pada 2002.     

Juru bicara MA Suhadi mengatakan Majelis MA menolak PK Zainal secara bulat tanpa dissenting opinion (pendapat berbeda). Majelis Hakim yang memutus perkara yakni Prof Suryajaya selaku ketua majelis bersama Desnayeti dan Syarifuddin selaku anggota. “Pertimbangan penolakan PK ini karena alasan PK pemohon tidak memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHAP,” kata Suhadi dalam konsperensi pers di Gedung MA, Senin (27/4).

Dia menjelaskan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. Lalu, Pasal 263 ayat (2) KUHAP menyebutkan PK dapat diajukan selama ada novum, putusan bertolak belakang satu sama lain, dan ada kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

Ditanya permohonan PK Zainal diajukan sejak Mei 2005, tetapi baru diputus hari ini, Suhadi beralasan hal itu hanya persoalan administrasi perkara.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana mengatakan kejaksaan siap mengeksekusi terpidana mati gelombang kedua setelah adanya putusan Zainal.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info