Hakim menggunakan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang disertakan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara berdasarkan PP No 28 Tahun 1997, kepemilikan saham pemerintah di PKT dialihkan ke PT Pusri (Pupuk Sriwijaya, red). Artinya PKT bukanlah BUMN dan hanya tunduk pada hukum perseroan, urai Sri.
Sementara, Sulthoni, anggota majelis hakim saat gilirannya membacakan pertimbangan putusan, menegaskan negara tidak memiliki kedudukan apapun di dalam PKT. Yang memiliki kedudukan dalam PKT adalah pemegang saham, dalam hal ini PT Pusri. Sehingga kekayaan PKT tidak berarti kekayaan negara, jelas Sulthoni.
Dengan tidak adanya kekayaan atau keuangan negara di PKT, maka sistem kekayaan atau keuangan PKT tidak tunduk pada ketentuan APBN maupun UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No 20 Tahun 2001. Sehingga dapat disimpulkan, jika terjadi kerugian di PKT, tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara. Dengan demikian unsur 'mengakibatkan kerugian negara' tidak terbukti, ujar Sulthoni.
Tidak ada penyalahgunaan wewenang
Pada bagian pertimbangan yang lain, hakim menyatakan unsur 'penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana' yang juga terdapat dalam dakwaan subsidair tidak terbukti. Johanes Suhadi, anggota majelis hakim yang lain, mengatakan dari fakta di persidangan dan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti lain, ditemukan adanya perintah dari RUPS untuk memberikan fasilitas kepada direksi. Dimana rapat direksi PKT kemudian menindaklanjuti perihal pemberian fasilitas kepada direksi tersebut, tutur Suhadi.
Hasil rapat direksi tersebut, lanjut Suhadi, sudah dilaporkan kepada Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terhadap laporan keuangan dan penggunaan fasilitas oleh Direksi, tidak pernah ada teguran baik lisan maupun tertulis dari Komisaris maupun RUPS, sambung Suhadi. Sehingga dengan demikian unsur 'penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana' tidak terbukti, tegas Suhadi
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Omay didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan fasilitas bagi direksi. Dalam dakwaan, Omay dituduh telah merugikan keuangan negara hingga Rp10,352 milyar.
Namun kemudian, dalam tuntutannya jumlah kerugian negara yang dituduhkan 'didiscount' menjadi hanya Rp4,2 milyar. Selain itu, JPU menilai dakwaan primair yang mereka tuduhkan tidak terpenuhi. Namun JPU beranggapan Omay terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti diatur dalam dakwaan subsidair, sehingga JPU menuntut Omay selama 4 tahun (bukan 10 tahun seperti berita sebelumnya).
