Jaksa Agung Republik Indonesia periode 8 November 1945-6 Mei 1946, Mr. Kasman Singodimedjo, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, bersama dua tokoh lain Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Abdul Kahar Muzakkir. Usulan untuk Mr Kasman justru bukan datang dari korps adhyaksa, melainkan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) A.M. Fatwa.
Menurut Fatwa, Mr Kasman, Ki Bagoes dan Kahar Muzakkir berjasa dalam proses penyusunan UUD 1945. Dosen sejarah ketatanegaraan dan pendidikan kewarganegaraan, RM AB Kusuma, mendukung usulan Fatwa. Mr Kasman dan dua tokoh lain berperan penting di BPUPKI saat merumuskan konsep konstitusi negara. “Seyogianya ketiganya itu mendapat gelar pahlawan nasional,” kata Kusuma.
Mr Kasman adalah lulusan Rechtshogeschool yang namanya banyak disebut dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain ketua Jong Islamiten Bond, Kasman adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia juga berlatar belakang militer, dan ikut masa-masa perjuangan melawan Belanda.
Kasman dilahirkan di Purworejo, 25 Februari 1904. Ia diangkat menjadi Jaksa Agung pada 6 November 1945. Saat menjabat Jaksa Agung, Mr Kasman pernah mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung No. 3, 15 Januari 1946. Melalui Maklumat ini Mr Kasman mengajak gubernur, jaksa, dan polisi membuktikan diri mereka menjunjung hukum dan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Pada masanya juga ada instruksi Jaksa Agung yang sangat penting bagi perkembangan eselonisasi dan tata kerja Kejaksaan selanjutnya.
Wakil Jaksa Agung, Darmono, tak secara spesifik mengapresiasi jasa Mr Kasman di Kejaksaan sehingga layak diberi gelar. “Saya kira siapapun yang secara nyata telah mempunyai jasa yang luar biasa untuk kepentingan nusa dan bangsa pantas untuk menerima penghargaan. Ia justru tak tahu mengapa Mr Kasman, mantan Jaksa Agung, layak dijadikan pahlawan nasional. “Pihak yang mengusulkan yang tahu dan punya alasan-alasan yang terukur untuk itu,” ujarnya kepada hukumonline.
Untuk menyokong gagasan pemberian pahlawan itu Fatwa mengundang para pemangku kepentingan dalam seminar nasional di gedung DPD, kompleks Parlemen, Kamis (06/9). Anggota DPD dari DKI Jakarta ini berharap tokoh-tokoh yang diusulkan mendapat penghargaan yang wajar dari negara berupa gelar pahlawan nasional.
Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD mengingatkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional harus merujuk pada UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan. Menurutnya syarat mendapatkan gelar pahlawan antara lain, mereka yang berjuang melawan penjajahan dan mendirikan negara dan telah melakukan tindakan kepahlawanan. Dikatakan Mahfud Mr Kasman, Ki Bagoes, dan Kahar Muzakkir adalah pejuang yang tak diragukan lagi kiprahnya pada masa awal kemerdekaan. “Bayangkan kalau UUD tidak disepakati, dan negara butuh konstitusi terlebih dahulu pada waktu itu,” katanya.
