Ranu Mihardja tetap pada pendirian semula bahwa Said Agil terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Ia melakukan delik itu bersama mantan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Taufik Kamil dan Bendahara BPIH, Enin Yusuf Suparta. Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan Rp67,084 miliar dan AS$848 ribu (setara Rp39,5 miliar). Taufik sendiri sudah lebih dahulu dituntut delapan tahun penjara, sementara perkara Enin belum disidangkan.
Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Di dalam persidangan, Said Agil mengakui menerima sejumlah uang ‘honorarium' yang diambil dari DAU dan BPIH. Taufik sendiri mengaku memperoleh Rp2,9 miliar. Jumlah yang diterima Said lebih besar dari Taufik.
Meskipun dituntut 10 tahun penjara, JPU tetap melihat adanya unsur yang meringankan pada diri terdakwa. Misalnya, belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan memperlancar jalannya persidangan.
JPU Ranu Mihardja juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan penyidik untuk membuka pemblokiran dana yang ada di luar rekening DAU lebih dari Rp652 miliar. Seluruh dana itu akan dimasukkan ke rekening DAU.
















