Mantan Pejabat Orba Ramai-ramai Bersiap Masuk Bui
Fokus

Mantan Pejabat Orba Ramai-ramai Bersiap Masuk Bui

Roda kehidupan selalu berputar. Para mantan pejabat orde baru (Orba) kini harus bersiap-siap menghadapi tuntutan hukum (dakwaan korupsi) dan rela meringkuk di penjara. Itulah kemungkinan takdir mantan pejabat Orba, yang ketika masih berkuasa tidak terbayangkan akan menghabiskan hidupnya dalam penjara.

Tri/APr
Bacaan 2 Menit
Mantan Pejabat Orba Ramai-ramai Bersiap Masuk Bui
Hukumonline

Sampai saat ini, memang belum ada mantan pejabat Orba yang berstatus narapidana. Kecuali, mantan Kepala Bulog Beddu Amang dan mantan Menperindag Bob Hasan. Beddu masih dalam proses banding, sedangkan Bob dalam proses peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memutuskan mereka bersalah melakukan korupsi.

Namun pelimpahan berkas korupsi Akbar Tandjung, mantan Mensesneg pada masa Orba, ke pengadilan menjadi indikasi kuat bahwa akan makin banyak mantan pejabat Orba akan masuk bui. Selain Akbar yang kini menjabat Ketua DPR, masih banyak nama-nama pejabat Orba lainnya yang akan menghadapi proses hukum. Mereka sudah berstatus tersangka kasus korupsi.

Beberapa nama yang bisa disebut, di antaranya  Bustanil Arifin (mantan Kabulog), Subiakto Tjakrawerdaya (mantan Menteri Koperasi), Ginandjar Kartasasmita (mantan Menko Ekuin dan Mentamben), serta IB Sudjana (mantan Mentamben) yang saat ini berstatus tersangka.

Selain mantan pejabat Orba, penyidikan kasus korupsi juga diarahkan kepada pengusaha kroni Orba. Nama-nama seperti Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), Mohammad "Bob" Hasan, Probosutedjo, Prajogo Pangestu, dan Sjamsul Nursalim juga sedang menghadapi proses hukum kasus korupsi.

Tuntaskan korupsi

Pemberantasan kasus korupsi secara tuntas dan tegas terhadap mantan pejabat, kroni-kroni serta pengusaha-pengusaha Orba yang korup, tidak terlepas dari amanat Pasal 4 Ketetapan MPR (TAP MPR) No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4 TAP MPR No. IX/MPR/1998 secara tegas menyebutkan bahwa segera melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme kepada siapapun juga, baik kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto.

Penanganan kasus korupsi mantan pejabat Orba sepertinya sengaja digiatkan setelah kasus korupsi Soeharto gagal "disidangkan" ke pengadilan. Soeharto yang didakwa melakukan korupsi atas tujuh yayasan yang diketuainya, saat ini tidak bisa disidangkan. Kejaksaan tidak mampu menghadirkan Soeharto karena sakit.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info