Jaksa Agung adalah bagian dari pemerintahan. Petinggi pemerintahan adalah Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja dibatasi, bagaimana mungkin ada jabatan publik di bawah Presiden yang tidak dibatasi. Mengenai kewenangan Presiden kapan saja mau mengangkat atau memberhentikan Presiden, Laica berpendapat Presiden tak bisa bertindak seperti itu. “Tidak boleh seperti itu,” ujarnya.
Laica juga menyinggung fungsi Kejaksaan dalam kaitan kekuasaana kehakiman merupakan fungsi kekuasaan secara merdeka. Frase ‘secara merdeka’ mengandung arti fungsi, tugas, dan wewenabg Kejaksaan lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Lebih lanjut Laica mengatakan ada problematika masa jabatan Jaksa Agung. Rumusan pasal 22 ayat (1) UU Kejaksaan yang tak mengatur masa jabatan Jaksa Agung mengandung multitafsir.
Laica tak mempersoalkan perbedaan pandangannya dengan Buyung. “Perbedaan pendapat itu budaya yang diterapkan Bang Buyung kepada murid-muridnya,” kata mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Anggota kabinet atau tidak?
Perdebatan yang kemudian muncul adalah: apakah Jaksa Agung itu menteri atau bukan. Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh berpendapat Jaksa Agung bukan menteri dan bukan anggota kabinet. ““Tidak juga Menteri,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Adnan Buyung Nasution. Menurut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, jabatan Jaksa Agung hanya disebut “setingkat” Menteri. Konsekuensinya, Jaksa Agung bukanlah anggota kabinet. Meskipun jabatan Jaksa Agung disebut setingkat menteri, kata Buyung, Jaksa Agung bukanlah menteri negara. “Pengertian setingkat menteri itu hanyalah menyangkut hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain-lain,” tandasnya.
“Disebut setingkat profesor kan belum tentu profesor,” timpal Fajrul bertamsil.
Namun Laica menunjuk Keputusan Presiden Tahun 2004 yang menjadi dasar pengangkatan anggota kabinet. Dalam Keppres itu anggota kabinet disatukan dengan Jaksa Agung. Terhadap hal ini, Buyung mengakui ada kerancuan dalam penggunaan istilah ‘kabinet’ Di sini, kabinet lebih merupakan nomenklatur politik ketimbang nomenklatur hukum. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara, istilah kabinet hanya disebut satu kali. Itu pun pada bagian penjelasan.
Ketua Komisi Hukum Nasional Prof. J.E. Sahetapy tak menampik bahwa Undang-Undang Kejaksaan memiliki kelemahan. Dan kelemahan itulah yang dinilai Prof. Laica Marzuki dapat menyebabkan ketidakpastian. Ia berharap Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum itu dalam putusan atas permohonan judicial review yang diajukan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra.
