Giliran PT Langsung Mulus Textile Milis angkat bicara atas permohonan pailit mantan karyawannya. Melalui kuasa hukumnya dari Yuyus M. Yusuf & Partners, PT Langsung Mulus menyampaikan tanggapan dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (7/12). Dari berkas jawaban yang diajukan perusahaan tekstil asal Bandung itu menolak untuk dipailitkan sebab pembuktian pailit tidak bersifat sederhana.
Komplikasi perkara ini bersumber dari jumlah tagihan yang belum jelas. PT Langsung Mulus mengakui telah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan kedua belas mantan karyawannya. Hanya berapa jumlah kompensasi belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Saat ini, PT Langsung Mulus mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung No. 157/G/2007/PHI.BDG.
Sebelumnya, menurut pemohon pailit berdasarkan putusan PHI itu, PT Langsung Mulus wajib membayar kompensasi atas pemecatan karyawan sebesar Rp296,793 juta. Kuasa hukum PT Langsung Mulus menilai jumlah itu tidak sesuai dengan putusan PHI. Sayang tidak disebut berapa jumlah kompensasi yang benar versi PT Langsung Mulus.
Dengan upaya hukum kasasi itu, kuasa hukum PT Langsung Mulus berpendapat perkara ini tidak masuk ranah kepailitan melainkan sengketa ketenagakerjaan. Sebelumnya, kuasa hukum pemohon pailit, Alba Sukmahadi menerangkan PT Langsung Mulus menutup perusahaan secara sepihak sejak 1 Agustus 2007. Seminggu kemudian, PT Langsung Mulus melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja bahwa penutupan dilakukan karena perusahaan terus merugi.
Sejak operasional perusahaan dihentikan, karyawan tidak digaji lagi. Bahkan perusahaan menetapkan kompensasi pemecatan dibawah ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bagi karyawan yang bekerja 20 tahun lebih saja hanya diberi kompensasi Rp4 juta ditambah 10 persen. Masa kerja 19-20 tahun dikasih kompensasi Rp3,5 juta plus 10 persen. Masa kerja 17-18 tahun mendapat kompensasi Rp3 juta plus 10 persen. Masa kerja 13-16 tahun diberi kompensasi Rp2,5 juta plus 10 persen. Masa kerja 8-12 tahun mendapat kompensasi Rp2 juta plus 10 persen.
Tawaran itu tak ditelan mentah-mentah oleh para pemohon. Dua belas pemohon mengajukan gugatan ke PHI Bandung. Hasilnya, berdasarkan putusan No. 157/G/2007/PHI.BDG, pengadilan mengabulkan gugatan pemohon. Kompensasi yang harus diberikan pada 12 karyawan sebesar Rp296,793 juta. Hingga kini, PT Langsung Mulus belum membayar kompensasi itu sehingga dianggap sebagai utang.
Selain itu, PT Langsung Mulus juga berutang pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Bank UOB sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Dengan begitu, permohonan pailit memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yakni, adanya utang jatuh yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat dua kreditur atau lebih.
















