Komite I DPD juga mendorong Kominfo untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam pijakan digital. Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Kholik menegaskan agar RUU PDP memberi ruang soal peran pemerintahan daerah dalam perlindungan data pribadi dan mendesak pemerintah agar memperhatikan aspek nilai–nilai Pancasila dan menjauhkan UU PDP ini dari liberalisme.
“Soal urusan orientasi seksual yang ada di RUU ini sebaiknya dihapus saja," pintanya.
Sebelumnya dalam rapat pembahasan awal RUU PDP pada Februari lalu, Menkominfo Jhonny G Plate memaparkan dalam draf RUU PDP mengatur lima prinsip yang mesti dipedomani dalam perlindungan data pribadi. Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.
Kedua, memproses data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.
Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi. Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure).
“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Jhonny G Plate dalam paparannya di depan anggota Komisi I DPR di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (25/2/2020) lalu. (Baca Juga: Perlu Sanksi bagi Negara Jika Menyalahgunakan Data Pribadi)
Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi, terdapat sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan/pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sedangkan sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi.
“Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak,” ujarnya.
