Ditambahkan Titus, sebelum gugatan ini dilayangkan, pemegang saham PTFI Mr James Moffett telah bernegoisasi dengan masyarakat adat Amungme. Sayang, negoisasi tersebut menemui jalan buntu. Sehingga kita gugat ke pengadilan. Sidang akan lanjut terus. Targetnya mereka harus bayar ganti rugi AS$30 Miliar, katanya
Dalam gugatannya, masyarakat adat Amungme mengklaim sebagai penduduk asli yang telah mendiami tanah di wilayah Tembagapura, Papua seluas 2.610.182 hektar. Kini, sebagian wilayah itu menjadi wilayah pertambangan yang dikelola oleh Freeport. Menurut penggugat, penguasaan tanah ulayat oleh Freeport dilakukan dengan cara yang tidak sah. Sebab, tidak didahului persetujuan masyarakat adat setempat. Selain itu, Freeport diduga melakukan pencabutan paksa atas hak-hak tradisional terhadap tanah ulayat.
Meski demikian, penggugat mengakui Freeport telah memberikan sesuatu dalam bentuk partisipasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Cuma, bagi masyarakat Amungme partisipasi tersebut tidak dapat disebut sebagai pembayaran ganti rugi. Pasalnya, jumlah yang diberikan tidak berbanding lurus dengan keuntungan berlipat yang diraup perusahaan itu. Penggugat memperkirakan jumlahnya mencapai AS$9,50 miliar pertahun. Sepanjang penguasaan Freeport, tanah ulayat telah dimanfaatkan dengan menguras kekayaan alam berupa tambang. Selain tambang, masyarakat juga mengalami serangkaian penderitaan secara fisik dan mental, yakni ancaman kehancuran alam.
Kisruh masyarakat dengan Freeport sebenarnya sudah sering terdengar. Terakhir adalah kasus penembakan karyawan perusahaan dan petugas keamanan. Setiap terjadi kisruh, Freeport berusaha melakukan negosiasi.
Sejak ditekennya kuasa pertambangan di tanah adat suku Amungme pada 17 April 1967 oleh tergugat I dan tergugat II melalui perantaranya yakni turut tergugat I dan turut tergugat II, kekayaan alam tidak dapat dinikmati masyarakat setempat. Atas beroperasinya PTFI-Mc Moran Cooper&Gold Inc di wilayah Tembagapura menjadikan pembagian lahan saham bagi pihak-pihak berkepentingan. Tergugat I memiliki saham sebesar 81,9%, tergugat II sebesar 9,36%, dan tergugat III sebesar 9,36%. Sedangkan masyarakat adat suku Amungme harus gigit jari tidak memiliki saham seper pun.
Tidak puas atas perlakuan tersebut, sempat beberapa kali terjadi negoisasi antara masyarakat adat suku Amungme dengan tergugat I. Yakni tentang pembayaran uang sewa sebagai dana perwalian. Jumlahnya hanya 1% dari pendapatan perhari penggalian penambangan yang dikerjakan oleh tergugat I. Sayangnya, masyarakat adat suku Amungme hingga kini tak kunjung menerima dana 1% seperti yang telah disepakati. 27 Juni 2001 masyarakat suku Amungme sempat melayangkan somasi kepada tergugat I. Namun sebelum bergulir ke meja hijau, secara sepihak tergugat I meminta kepada masyarakat suku Amungme agar membatalkan, sehingga tidak mengajukan tuntutan.
Alhasil, kedua belah pihak mengadakan pertemuan. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tergugat I bersedia memberikan dana perwalian kepada masyarakat pemilik hak ulayat sebesar AS$ 1 juta pertahun. Dengan pembagian, AS$500 ribu kepada masyarakat suku Amungme dan AS$500 ribu pertahun kepada masyarakat suku Kamoro. Sayangnya, dana yang di janjikan tak kunjung diterima. Akibatnya, masyarakat suku Amungme menggugat para penggugat. Atas dasar itu, masyarakat suku Amungme menuntut uang pengakuan, uang sewa dari hasil pertambangan, uang kerusakan lingkungan hutan, uang untuk perwalian serta kerugian atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi manusia.
