ICW meminta KPU Provinsi DKI Jakarta, mempublikasikan secara resmi laporan dana kampanye dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur. Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ICW menilai masyarakat berhak mengetahui informasi yang diinginkan, termasuk mengenai asal dana kampanye cagub dan cawagub.
Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan, pihaknya telah mendapatkan data mengenai penyumbang kampanye cagub dan cawagub DKI Jakarta. Data itu diperoleh dari hasil investigasi serta permintaan informasi kepada enam pasangan cagub-cawagub. Selain itu, data didapat dari KPU Provinsi DKI Jakarta.
“Meski data ini tidak dipublikasikan resmi, akan tetapi konfirmasi atas penyumbang sesuai dengan UU KIP merupakan hak publik dan harus dilakukan,” ujarnya, Minggu (1/7).
Apung menjelaskan, penelusuran awal donatur dana kampanye pasangan cagub-cawagub merupakan bagian dari upaya melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong adanya akuntabilitas keuangan politik, dalam hal ini akuntabiltias keuangan kampanye pasangan cagub-cawagub. Menurutnya, hal ini penting karena kualitas Pemilukada tidak hanya ditentukan oleh proses setiap tahap yang jurdil dan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, tapi juga oleh akuntabilitas dana kampanye pemilu.
“ICW selaku organisasi masyarakat ingin mendorong adanya akuntabilitas dan tranparansi dalam sistem politik agar proses pilgub DKI Jakarta berjalan jujur dan berintegritas,” katanya.
Tak bisa dipungkiri, keberhasilan cagub dan cawagub dalam pemilihan juga ditentukan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, termasuk pemilu nasional. Namun, Apung mengingatkan bahwa masyarakat perlu tahu apakah sumber dana yang diperoleh para kandidat cagub-cawagub didapatkan dari sumber yang benar menurut hukum, memiliki identitas yang jelas dan yang paling utama bukan dari sumber hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang dan kejahatan lainnya.
Berdasarkan penelusuran ICW, kata Apung, ada beberapa modus pelanggaran yang dilakukan donatur kegiatan kampanye para cagub dan cawagub DKI Jakarta. Pelanggaran itu seperti penyumbang individu yang tidak jelas identitasnya dan tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Selain itu, ditemukan penyumbang badan hukum yang tidak menyertakan akte, NPWP, serta ditemukan adanya penyumbang dengan alamat yang sama. ICW mendesak agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPU DKI menindaklanjuti temuan ini sebagai masukan dalam proses audit terkait dengan konfirmasi penyumbang. “Sumbangan dari pasangan calon masih dominan dan tidak ada pembatasan,” tambahnya.
ICW juga mencatat beberapa hasil temuan dana kampanye awal enam pasangan cagub-cawagub dalam bursa pilkada Jakarta 2012. Dari temuan tersebut, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memiliki dana kampanye terbesar dibanding 5 pasangan lainnya.
Dalam tabel temuan yang dituliskan tim penelitian korupsi politik ICW, disebutkan pasangan nomor satu Foke-Nara memiliki dana kampanye sebesar Rp37.956.000.000. Sumber terbesar dana kampanye pasangan incumbent tersebut didapat dari sumbangan pribadi pasangan sebesar Rp15 miliar (kas) dan Rp18 miliar (non kas). “Total sumbangan dari pasangan calon adalah Rp33 miliar,” kata Apung.
Sumber dana lainnya didapat pasangan tersebut dari donatur/perseorangan sebesar Rp4.006.000.000. Disusul kemudian sumbangan dari badan usaha sebesar Rp150 juta (kas) dan Rp800 juta (non kas), total dari jalur sumbangan ini adalah Rp950 juta.
Sementara itu, untuk pasangan Hendardji-Riza Patria, ICW mencatat dana kampanye yang dimiliki pasangan tersebut sebesar Rp1.475.000.000. Sumber dana terbesar didapatkan dari sumbangan pasangan dengan total Rp1.467.500.000. Sumbangan perseorangan pasangan Hendardji-Nara sebesar Rp7.500.000.
Dana kampanye pasangan Jokowi-Ahok, tercatat mencapai Rp4.611.700.000. Jumlah terbesar didapat dari sumbangan perseorangan, Rp2.628.900.000, disusul sumbangan pasangan calon dengan total Rp1.342.800.000, serta sumbangan badan usaha sebesar Rp650 juta.
Sedangkan Hidayat-Didik memiliki dana kampanye sebesar Rp13.821.350.000. Berbeda dengan pasangan lainnya, partai politik yang menaungi pasangan ini turut menyumbang dengan total Rp500 juta, sementara perseorangan sebesar Rp13.321.350.000.
“Dari informasi yang saya terima pasangan Hidayat-Didik juga menerima sumbangan dari anggota DPR di Senayan, totalnya Rp50 juta,” tutur Apung.
Pasangan cagub cawagub selanjutnya, Faisal-Biem, menyimpan dana kampanye sebesar Rp1.526.754.663. Sumber dana terbesar didapatkan dari sumbangan kedua pasangan dengan total Rp1.521.900.000 termasuk nilai konversi barang sebesar RP240 juta. Sementara untuk sumbangan perseorangan sebesar Rp4.850.000.
Pasangan Alex-Nono mengantongi dana kampanye sebesar Rp3.742.900.000. Sumbangan terbesar datang dari partai politik yang mengusung pasangan tersebut, Rp2.450.100.000. Namum, jumlah tersebut bukan berupa uang tunai tapi berupa barang Rp950.100.000 dan jasa sebesar Rp1.500.000.000. Namun, pasangan ini tidak merinci bentuk barang dan jasa apa yang diterima dari donatur untuk mendukung Pemilu DKI Jakarta.
Disusul sumbangan dari pasangan calon sebesar Rp50 juta yang masuk di kas dan Rp912.800.000 berupa barang. Sementara sumbangan perseorangan berjumlah Rp320 juta, serta Rp10 juta dari badan usaha.
Dalam sebuah diskusi di DPR beberapa waktu lalu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Sunardi Ayub mengatakan, meski tata cara pemilihan kepala daerah sudah bagus tetapi fakta di lapangan menunjukan praktik transaksional marak terjadi dalam pilkada. Untuk menjadi calon bupati/walikota, gubernur dan mendapatkan tiket partai politik, sang kandidat harus mengeluarkan biaya.
“Hal ini terjadi karena partai politik membutuhkan anggaran untuk melakukan aktivitas kampanye dan pemilihan umum,” ujarnya.
















