Kecaman dan komentar keprihatinan datang dari beberapa negara dan pengamat HAM internasional atas keluarnya putusan bebas tersebut. Tanggapan dari beberapa pengamat serta masyarakat internasional ini sebenarnya sudah diduga sebelumnya. Hal ini karena sejak awal, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur ini memang mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat internasional.
Jadi tak heran, jika kemudian dalam setiap persidangan kasus pelanggaran HAM Timor Timur ini juga dihadiri oleh beberapa pengamat HAM internasional. Bahkan, beberapa media asing, baik elektronik maupun cetak, secara terus menerus memantau jalannya persidangan tersebut.
Dari 3 berkas perkara yang telah selesai di pengadilan tingkat pertama ini, baru mantan Gubernur Timor Timur Abilio JO Soares saja yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Sementara terhadap 7 terdakwa lainnya yakni mantan Kapolda Timor Timur Brigjend. Timbul Silaen, Bupati Covalima Kol Herman Sedyono dkk dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh majelis hakim. Putusan inilah yang kemudian banyak mengundang keprihatinan dan kecaman dari masyarakat internasional.
Kejanggalan JPU
Negara tetangga Australia lewat Menteri Luar Negerinya Alexander Downer di Canberra, mengungkapkan keprihatinnya atas keputusan yang dikeluarkan pengadilan HAM ad hoc kasus Timtim yang membebaskan sejumlah aparat TNI/Polri dari dakwaan.
Dalam pernyataan yang dikatakannya Selasa (20/8) itu, Downer berjanji akan membicarakan masalah tersebut dengan Pemerintah Timor Timur.
Pasalnya menurut Downer, sikap pemerintah Timor Timur berkaitan pengadilan HAM ini merupakan hal yang penting dan perlu dibicarakan antara pemerintah Timor Timur dan Indonesia.
