Berita

Mau di Bawah MA atau Depkeu, BPSP Manut Saja

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) rupanya memilih pasrah dan manut saja pada keputusan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Apakah nantinya, Badan peradilan Pajak (BPP) sebagai pengganti BPSP akan diletakkan dibawah Mahkamah Agung atau Departemen Keuangan.

Oleh:
Ari/APR
Bacaan 2 Menit
Mau di Bawah MA atau Depkeu, BPSP <i>Manut</i> Saja
Hukumonline

Pembahasan RUU tentang Badan Peradilan Pajak sudah berjalan hampir satu tahun sejak diajukan ke DPR, 5 Februari tahun lalu. Namun hingga sekarang, persoalannya masih berputar pada bentuk peradilan dan status BPP nantinya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BPSP, Achmad Suhari mengatakan bahwa BPSP yang saat ini masih berdiri dan belum diubah namanya dan memasrahkan perihal status BPP kepada DPR dalam pembahasan RUU tentang BPP. "Mau di bawah MA ya..oke, di bawah Depkeu ya..oke. Yang penting kami bisa bekerja mendukung peradilan pajak secara profesional," ungkap Suhari sebelum melakukan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU BPP (31/1).

Selama ini, status BPSP memang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan. Pasalnya, BPSP merupakan lembaga yang berada dalam lingkup Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam perkembangannya, muncul berbagai ide untuk memisahkan BPSP dari lingkungan Depkeu dan membuatnya sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga independensi lembaga tersebut.

Dalam perjalanan pembahasan RUU BPP, masalah lain yang muncul adalah mengenai bentuk peradilan beserta sifat putusannya. Dalam hal ini, Suhari menyatakan bahwa sebaiknya putusan yang diberikan oleh BPP nantinya merupakanputusan yang bersifat final dan tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum biasa.

Dalam RUU BPP sendiri sudah ditegaskan bahwa putusan BPP merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun putusan BPP merupakan putusan akhir, masih terbuka peluang untuk mengajukan upaya hukum kepada MA berupa Peninjauan Kembali (PK).

Pasal 34 masih belum pasti

Dalam RUU BPP yang diajukan oleh pemerintah, sebenarnya terdapat hal yang menarik. Yaitu, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai persyratan bagi wajib pajak (WP) jika ingin mengajukan banding ke BPSP.

Dalam RUU BPP, permohonan banding tidak lagi dikaitkan dengan persyaratan pelunasan jumlah pajak yang terutang. Selama ini, untuk mengajukan banding kepada BPSP, pemohon banding diwajibkan untuk melunasi hutang pajaknya terlebih dahulu. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 UU No. 17 Tahun 1997 tentang BPSP. Dalam RUU BPP ini, ketentuan tersebut dihapuskan.

Namun sebenarnya, ketentuan ini juga bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang nakal. Dengan menggunakan ketentuan ini, mereka bisa menunda untuk jangka waktu tertentu pembayaran pajak yang ditagihkan kepada mereka sepanjang proses persidangan berlangsung.

Hal tersebutlah yang membuat pemerintah berpikir dua kali untuk memberlakukan ketentuan yang menghapuskan Pasal 34 UU tentang BPSP. "Pasal 34 itu memang bisa saja dihapus, tapi bisa juga tidak. Pembicaraannya belum final, bisa jadi pasal itu tetap ada," ungkap Achmad.

Dalam RUU BPP, pada dasarnya terdapat tiga penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa pajak. Pertama, pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan banding tanpa harus membayar terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang. Kedua, pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dan ketiga, penyempurnaan kelembagaan penyelesaian sengketa pajak.

Tags: