Pertemuan Hukumonline dengan Ranto Parulian Simanjuntak di kantornya, Rabu (4/2/2026), terasa mengasyikkan. Ia tak hanya bercerita tentang pengalaman dan pandangan umumnya mengenai dunia hukum secara umum, tetapi secara khusus juga menyoroti persoalan-persoalan kepailitan.
Sebelum diskusi dimulai, Ranto membubuhkan tanda tangannya pada buku bersampul hitam dan bergambar Dewi Keadilan (Themis). Judul bukunya: Pemidanaan Terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Aspek Keadilan Bermartabat. Ini adalah karya terbaru Ranto, yang berasal dari disertasi doktornya di salah satu perguruan tinggi. Isu yang diangkat, pemidanaan kurator, adalah topik yang menarik dan pernah menjadi bahan diskusi panjang di kalangan komunitas hukum ketika seorang kurator diproses pidana dan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Surabaya pada 2014.
Ini bukan kali pertama kurator menghadapi ancaman pidana ketika menjalankan tugas-tugas membereskan boedel pailit. Buku yang ditulis Ranto memuat beberapa contoh lain, memperlihatkan tantangan yang dihadapi kurator ketika menjalankan putusan Pengadilan Niaga. Pisau analisis yang dipergunakan adalah konsep keadilan bermartabat. Oleh karena itu, membaca buku ini tidak dapat melepaskan diri dari perspektif keadilan bermartabat.
Di Indonesia, teori keadilan bermartabat kerap disambungkan dengan gagasan dan karya Profesor Teguh Prasetyo. Konsep keadilan digali dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, ukuran keadilan bermartabat itu bersumber pada Pancasila, dan Pancasila dipergunakan untuk menilai apakah sesuatu adil atau tidak adil. Bagi pembaca yang ingin mendalami teori keadilan bermartabat ini dapat membaca buku Prof. Teguh Prasetyo antara lain Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum (2015), dan Hukum & Teori Hukum, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat (2020).
Teori keadilan bermartabat berisi suatu sistem hukum yang mengemban empat fungsi. Pertama, hukum yang dibatasi pada kaidah dan asas-asas yang saling berkaitan menjadi bagian dari sistem kontrol sosial untuk mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, hukum berfungsi melakukan rekayasa sosial. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (Teguh Prasetyo, 2015: 171-172).
Ranto memandang teori keadilan bermartabat dapat dikonsepsikan sebagai jalan konstitusional yang khas Indonesia dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Keadilan bermartabat memiliki nilai ideal yang dapat menjadi roh dan navigasi bagi semua sistem hukum yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (APH) dalam upaya menegakkan hukum (hal. 59).
Nah, di sinilah penulis mempergunakan keadilan bermartabat untuk membedah langkah penegak hukum untuk membawa kurator ke ranah pidana. Proses kepailitan yang berujung pidana menunjukkan ada persoalan serius dalam hal penerapan dan penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam praktiknya selama ini, ternyata ada masalah hukum yang kompleks. Fenomena kasus pemidanaan kurator bukan sekadar persoalan teknis mengurus boedel pailit, tetapi berkaitan dengan payung hukum, hubungan antarpenegak hukum, dan mentalitas personil penegakan hukum (hal. 18-19).
