Melihat Wajah KUHAP Baru: Harapan, Tantangan, dan Celah Implementasi
Utama

Melihat Wajah KUHAP Baru: Harapan, Tantangan, dan Celah Implementasi

Pembaruan KUHAP memicu pertanyaan dari praktisi dan akademisi hukum, sehingga evaluasi penerapannya sangat mendesak.

CR 36
Bacaan 3 Menit
Pusat Studi Kebijakan Kriminal bekerja sama dengan IKA FH Unpad menyelenggarakan diskusi untuk menelaah penerapan KUHAP baru dari berbagai perspektif profesi hukum. Foto: Tangkapan layar zoom
Pusat Studi Kebijakan Kriminal bekerja sama dengan IKA FH Unpad menyelenggarakan diskusi untuk menelaah penerapan KUHAP baru dari berbagai perspektif profesi hukum. Foto: Tangkapan layar zoom

Selama kurang lebih 40 tahun, Indonesia menjalankan proses peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama. Ketika KUHAP diperbarui beberapa bulan lalu, bermunculan berbagai pertanyaan terkait implementasinya dari kalangan praktisi dan akademisi hukum. Oleh karena itu, evaluasi terhadap substansi dan penerapan KUHAP baru tersebut mendesak untuk dilakukan.

Dalam acara Sarasehan & Dialog Alumni Lintas Profesi bertema "Implementasi KUHAP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana: Membangun Pemahaman Bersama dan Sinergi Alumni Lintas Profesi", Pusat Studi Kebijakan Kriminal bekerja sama dengan Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) menyediakan ruang diskusi untuk menelaah penerapan KUHAP baru dari berbagai perspektif profesi hukum.

Kepala Kantor Hukum FH Unpad, Ijud Tajudin, menjelaskan bahwa pembaharuan KUHAP diperlukan untuk mengakomodasi berbagai hal yang belum tercakup dalam KUHAP lama seiring perkembangan zaman. Hal ini mencakup dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, hingga perkembangan hukum. Sebelum KUHAP baru disahkan, pembentuk undang-undang menyikapi perkembangan tersebut melalui regulasi terpisah di luar KUHAP.

Baca Juga:

Pascapenerbitan KUHAP baru, terjadi pergeseran sejumlah kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Selain itu, sistem keadilan restoratif (restorative justice) pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan kini resmi diakomodasi dalam KUHAP baru. Meski begitu, Tajudin menilai bahwa prinsip keadilan restoratif sejatinya telah dipraktikkan di tengah masyarakat jauh sebelum kodifikasi hukum ini diterbitkan.

Penetapan keadilan restoratif ke dalam hukum acara nasional tetap harus dikritisi. Tajudin mengimbau agar mekanisme prosedurnya tidak dibuat lemah. Apabila perkara melibatkan korporasi sebagai terdakwa, pengawasan ketat diperlukan agar keadilan restoratif tidak disalahgunakan sebagai instrumen transaksional.

“Tujuan untuk mewujudkan dari dilakukannya perubahan KUHAP itu tidak lain adalah untuk memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,” katanya pada Sabtu (29/8).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info