Namun, teori hukum pembangunan ala Mochtar bukan tanpa kelemahan. Romli mengakui ada hambatan menerapkan teori hukum pembangunan dalam praktik. Selama Orde Baru, misalnya, pengambil kebijakan sering memanfaatkan celah untuk mengunakan hukum sekadar sebagai alat (mekanis) memperkuat dan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan masyarakat (Romli, hal. 76-77).
Menelusuri jejak pengabdian Mochtar sebagai akademisi, birokrat, dan praktisi hukum tentu tidak cukup hanya dengan membaca kedua buku yang sedang diresensi. Anda juga perlu membaca buku Mieke Komar et all (1999), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja), terbitan Alumni Bandung. Juga tulisan-tulisan lain yang relevan dan ditulis terutama oleh murid-muridnya.
Dari karya-karya itulah kita bisa membaca dua fase pemikiran Mochtar. Prof. Lili Rasjidi, asisten Mochtar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, menggambarkan dua fase pemikiran Mochtar tentang hukum. Fase pertama, terjadi pada kurun waktu 1970-an hingga 1990-an. Fase kedua, bermula ketika Mochtar mulai tertarik mengkaji dan memasukkan wacana Pancasila ke dalam pandangan-pandangan teoritisnya, dan mulai mendasarkan pemikirannya pada khazanah budaya lokal. Lili menulis bahwa dalam fase kedua ini, “Mochtar terlihat sudah beranjak dari posisinya sebagai ilmuan hukum dan mencoba memasuki wilayah kajian filsafat hukum” (Epistema, hal. 122).
Kedua buku ini layak disandingkan di rak buku Anda, berdiri di samping karya lain yang membahas pemikiran tokoh-tokoh hukum. Lepas dari pandangan setuju atau kritis, membaca kedua buku ini akan mengantarkan kita memahami konsep-konsep yang dikembangkan Mochtar dan suasana kebatinan yang melahirkan gagasan itu.
Tulisan orang luar mungkin bisa mempermudah kita, terutama generasi sesudah era reformasi, melihat dan membaca sumbangsih pemikiran Mochtar dalam pengembangan hukum di Indonesia. Selamat membaca…
