Contract drafting, atau penyusunan kontrak merupakan ilmu merumuskan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Serta mencerminkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Kontrak yang baik bakal melindungi hak dan kewajiban semua pihak. Termasuk meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari.
Foreign Counsel DDC Lawyers and Business Advisor, Keld Conradsen mengatakan perlunya mempelajari aturan struktur bahasa. Pasalnya hal tersebut sangat penting ketika akan menuliskan contract drafting. Struktur akan mempengaruhi makna komunikasi, efek satu koma pada makna kalimat dapat menentukan dan membawa kesalahan.
“Ketepatan dalam penggunaan kata dan struktur bahasa menentukan jangkauan UU dan tugas serta hak warga negara. Profesi advokat menggunakan bahasa lebih banyak daripada profesi lainnya, karena bahasa adalah keahlian profesi ini,” ujar Keld dalam Training Hukumonline, bertema ‘Mastering the Skill of Contract Drafting for Legal Professionals’, Selasa (21/1/2025).
Baca juga:
- Pentingnya Bahasa Inggris Sederhana dalam Penyusunan Kontrak di Bidang Hukum
- Tidak Sembarangan, Begini Cara Susun Kontrak yang Benar Secara Hukum
Keld melanjutkan, dalam implementasinya banyak pihak yang hanya menduplikasi draf kontrak yang telah ada sebelumnya. Alhasil, pihak-pihak tersebut tidak memahami betul mengenai isi kontrak itu sendiri. Terlebih jika kontrak dibuat dengan bahasa inggris.
Seorang profesional harus mempraktikkan tata bahasa yang baik dalam kontraknya. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai tata bahasa akan menghasilkan makna yang kurang jelas dan kemungkinan besar akan merugikan isi kontrak, sehingga tidak sedikit yang mengalami kerugian finansial yang besar karena kesalahan struktur bahasa.
“Terlibat dalam sengketa hukum karena struktur bahasa yang salah, ibarat seperti membawa pisau ke dalam arena baku tembak,” imbuh dia.
Bagi Keld, menggunakan tata bahasa yang baik merupakan bagian dari bahasa inggris sederhana. Bahasa inggris sederhana adalah bahasa yang jelas menggunakan ekspresi yang lugas dan tidak kabur. Penting juga menggunakan konstruksi kalimat yang tidak berbelit-belit.
Ia memberikan beberapa aturan dan tips tambahan untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi profesional hukum. Menurutnya untuk membuat tulisan lebih menonjol, gunakan pendekatan sederhana dan jelas. Hindari kalimat yang terlalu panjang agar pesan yang ingin disampaikan tidak membingungkan.
Kemudian pilihlah kalimat aktif daripada pasif. Pasalnya menggunakan kalimat aktif lebih langsung dan mudah dipahami. Selain itu, hindari penggunaan kata-kata kuno atau istilah yang jarang digunakan. Terakhir, pastikan hasil tulisan singkat dan langsung ke inti agar lebih menarik dan efektif bagi pembaca.
Dalam konteks hukum, keterampilan dalam penggunaan bahasa tidak sekadar menjadi kemampuan bersilat lidah yang mengesankan, tetapi merupakan aspek kunci dalam proses penyusunan dokumen hukum yang jelas, akurat, dan mengikat.
“Struktur dalam dokumen hukum memegang peran penting untuk memastikan pemahaman yang jelas dan penggunaan yang efisien. Penyusunan dokumen hukum yang baik mengikuti kerangka tertentu, membantu pembaca menemukan informasi dengan cepat sekaligus memastikan elemen-elemen penting tidak terabaikan,” ujarnya.
Struktur yang tepat memungkinkan bagian inti dari dokumen tetap ringkas namun tetap informatif. Para praktisi hukum disarankan untuk memahami elemen-elemen struktur, mengaplikasikan, serta menyesuaikannya sesuai kebutuhan dokumen.
“Penyusunan dokumen hukum bisa diibaratkan seperti membuat patung dari tanah liat, menambahkan detail di satu sisi dan mengurangi elemen yang tidak relevan di sisi lain,” ujar Keld.
Kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan adalah meletakkan informasi pada bagian yang tidak sesuai atau bahkan menyembunyikannya, sehingga membingungkan pembaca. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mempertimbangkan struktur yang jelas sejak awal. Termasuk penempatan daftar isi, tujuan dokumen, dan panjang keseluruhan.
Struktur dokumen yang baik tidak hanya memudahkan pembaca, tetapi juga mencerminkan profesionalisme pembuatnya. Keld mengimbau untuk memastikan setiap elemen ada di tempat yang seharusnya dan tetap fokus pada tujuan utama dokumen. Dengan pendekatan ini, dokumen hukum dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
