Menakertrans Imbau LKS Tripnas Bahas Sistem Pengupahan
Berita

Menakertrans Imbau LKS Tripnas Bahas Sistem Pengupahan

Untuk mengurangi gejolak dalam penetapan upah minimum.

ADY
Bacaan 2 Menit
Menakertrans Muhaimin Iskandar. Foto: Sgp
Menakertrans Muhaimin Iskandar. Foto: Sgp

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengajak Lembaga Kerja (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) membahas sistem pengupahan nasional. Dalam sistem itu diharapkan mengatur upah minimum dan komponen hidup layak (KHL). Sehingga ke depan proses penetapan upah minimum tak menimbulkan kegaduhan tiap tahun.

Muhaimin mengakui pembentukannya tak mudah dan lembaga yang terdiri dari unsur serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah itu harus kerja keras menentukan sistem pengupahan yang adil bagi pekerja dan pengusaha. Bila sistem pengupahan itu dapat dibentuk, Muhaimin berharap pembahasan upah minimum untuk tahun depan dapat dipercepat sehingga penerapannya dapat dilakukan tepat waktu.

Muhaimin menggambarkan sistem pengupahan itu tak hanya mengacu KHL tapi menyangkut variabel produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). Pertimbangan lainnya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja, produktivitas makro dan pertumbuhan daerah dan nasional.

Ketua Umum PKB ini berpendapat sistem pengupahan yang baik harus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, tetap memperhitungkan kemampuan pengusaha agar proses produksi tetap berjalan dan memberikan keuntungan bagi pengusaha. Serta dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Kita berharap Triparit dapat menemukan formula pengupahan terbaik agar daya saing industri-industri di Indonesia bakal meningkat dan dapat menarik investor untuk memperluas kesempatan kerja yang dibutuhkan masyarakat,” kata dia di Jakarta, Kamis (18/4).

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, Muhaimin menyebut pemerintah tak hanya melakukannya lewat penetapan upah minimum yang layak, tapi juga memperbaiki fasilitas kesejahteraan. Contohnya penyediaan fasilitas transportasi, makanan, perumahan dan klinik kesehatan. Dengan begitu hubungan industrial yang kondusif dapat menciptakan lowongan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka ruang usaha bagi dunia industri.

Terpisah, anggota LKS Tripnas dari unsur pengusaha, Hasanuddin Rachman, mengatakan regulasi yang ada terkait pengupahan tergolong baik. Namun, dia menyoroti lemahnya pemerintah mengimplementasikan peraturan itu, begitu pula dengan penegakan hukum. Ia menjelaskan dalam memutus upah minimum, sejak era otonomi daerah berlangsung di tahun 2000 diputus oleh pemerintah daerah (Pemda) dan dievaluasi setahun sekali. Menurutnya, rentang waktu evaluasi upah minimum itu tergolong singkat, sehingga pembahasannya kerap memicu gejolak.

Menurut Hassanudin upah minimum itu sebagai jaring pengaman bagi pekerja. Oleh karena itu setiap pekerja tak boleh diupah di bawah standar tersebut. Namun, dalam menentukan besaran upah minimum mengacu banyak hal seperti inflasi, survey harga beli dan kemampuan perusahaan. Dari berbagai acuan tersebut upah minimum dibahas di tiap Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja. Kkemudian menyepakati rekomendasi besaran upah minimum yang akan diajukan kepada kepala daerah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info