Bank Indonesia (BI) yang fungsinya sebagai pengatur sistem pembayaran saat ini masih mengaji regulasi mengenai mata uang virtual atau virtual cryptocurrency (VC). Meski dengan tegas melarang penggunaanya sebagai alat pembayaran karena Indonesia belum memiliki aturan mata uang virtual, BI menilai VC memiliki salah satu kelebihan yaitu sistem keamanan yang lebih baik dibanding alat pembayaran lain seperti uang kartal dan elektronik.
Pelarangan VC seperti Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Monero dan lainnya lebih disebabkan karena dasarnya mengacu UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengamanatkan Rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Larangan tersebut bukan karena bentuk mata uangnya, sehingga apapun bentuknya asalkan mata uang Rupiah dan diterbitkan bank sentral maka dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
Munculnya mata uang virtual bukan barang baru di dunia. Salah satu VC yang digadang sebagai awal mula mata uang virtual, Bitcoin, sudah dibuat sejak 2009. Bahkan, Australia, Jepang, Singapura, Italia, Kanada dan Amerika Serikat sudah mengizinkan VC seperti Bitcoin dapat digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Selain itu, negara yang melarang penggunaan VC sebagai alat pembayaran antara lain Indonesia, Thailand, Vietnam dan Rusia.
Dalam Peraturan BI (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan pelarangan terhadap seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana), dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.
Meski saat ini melarang penggunaan VC, BI menyatakan penggunaan mata uang virtual dapat memungkinkan terjadi di Indonesia. Hanya saja, perlu ada aturan main agar VC dapat diimplementasikan. Regulasi tersebut juga diharapkan dapat memberi keamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
“Saat ini BI sedang mengaji virtual currency. Rencananya 2020 nanti baru ada keputusan buat aturan atau tidak?” kata Analis Eksekutif Akademi Sistem Pembayaran BI Institute, Iwan Setiawan dalam acara diskusi bertajuk “Digital Currency: Opportunites, Challenges and Risk In Payment Systems” di Gedung BI Jakarta, Kamis (22/2/2018). Baca Juga: BI: Kajian Uang Digital Ditargetkan Rampung 2020
Iwan menyampaikan meski BI dengan tegas melarang, namun perlu ada pihak yang harus menetapkan aturan main VC saat ini. Ia khawatirkan mata uang virtual dapat digunakan sebagai tindak kejahatan. “Memang sebagai alat pembayaran tidak boleh. Tapi, bisa saja mengatur exchanger-nya. Kalau bicara terrorism financing dan money laundering, salah cara merintil trading melalui exchanger itu,” kata Iwan.
Exchanger merupakan platform atau tempat aktivitas jual-beli VC berlangsung. Exchanger juga dapat bertindak sebagai tempat menukar VC menjadi mata uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Dengan kata lain, VC fungsinya hampir sama dengan tempat menukar uang (money changer).
Iwan menyampaikan seharusnya ada peraturan yang mewajibkan seluruh exchanger mendata penjual, pembeli hingga segala aktivitas transaksi. Nantinya, data tersebut dapat digunakan penegak hukum untuk melacak transaksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak kejahatan. Meski, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyadari penelusuran transaksi kejahatan menggunakan mata uang virtual sangat sulit dilakukan (dilacak).
“Meskipun dapat ditelusuri, namun perlu upaya yang sangat keras untuk mendeteksi identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan menggunakan Virtual Currency, seperti Bitcoin dan sejenisnya,” kutip PPATK dalam keterangan persnya pada Rabu (14/2/2018).
Selain itu, dari sisi perlindungan konsumen, regulasi mengenai mata uang virtual juga harus segera diatur. Iwan menjelaskan jual-beli VC sangat spekulatif dan rawan pencurian uang yang dapat merugikan investor. Salah satu kasus teranyar seperti peretasan atau hacking mata uang virtual Jepang, Coincheck senilai Rp 7,1 triliun atau sekitar US$ 538 miliar.
Namun, Jepang yang sudah mengatur mengenai VC, sudah memiliki sistem perlindungan konsumen yang baik. Dalam kasus tersebut, bank sentral Jepang, Financial Services Agency (FSA) memutuskan exchanger mengganti seluruh kerugian para investor. Hal ini dikhawatirkan Iwan terjadi di Indonesia yang belum memiliki perangkat aturan mengenai kondisi tersebut.
Skema yang diterapkan oleh Jepang, menurut Iwan, juga dapat menjadi contoh pengaturan VC di Indonesia. “Artinya isu (kekhawatiran) perlindungan konsumen tidak benar juga kalau ini diatur dengan baik,” kata Iwan.
Berencana menerbitkan VC resmi
Kecanggihan teknologi mengubah gaya hidup manusia termasuk transaksi pembayaran. Semula manusia bertransaksi dengan sistem barter. Kemudian menggunakan uang kertas, lalu berubah menggunakan transaksi elektronik atau e-money. Perkembangan terbaru, alat pembayaran dapat menggunakan VC yang menggunakan teknologi enkripsi.
Melihat kondisi tersebut, BI juga berencana menerbitkan VC resmi atau dikenal central bank digital currency (CBDC). Iwan menjelaskan nantinya VC tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Dari sisi keamanan, menurut Iwan, VC lebih baik dibandingkan alat pembayaran lain karena menggunakan kode khusus yang sulit diretas. Seperti diketahui terdapat berbagai cara tindakan kejahatan yang dapat dilakukan pengguna ATM dan kartu kredit seperti pencurian nomor pin hingga duplikasi kartu.
Penerbitan VC resmi BI juga diharapkan dapat mengurangi alat pembayaran yang diterbitkan oleh korporasi. “CBDC memungkinkan bank sentral mengoperasikan seluruh sistem pembayaran. Konsep ini juga sudah diterapkan oleh bank sentral di Singapura dan Kanada,” kata Iwan.
