Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dipastikan telah final dan disepakati lintas kementerian/lembaga. RPP saat ini tinggal menunggu pengesahan presiden.
"Pembahasan RPP Kesehatan sudah selesai. Pasal-pasal terkait pengendalian tembakau telah final, disepakati antar kementerian dan diserahkan kepada presiden. Tinggal (menunggu) tanda tangan presiden," ujar Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih saat ditemui Hukumonline, di Jakarta, (21/05/2024).
Menurut Benget, pengesahan RPP Kesehatan tinggal menunggu waktu saja karena sudah di tangan presiden. Penyusunan RPP Kesehatan diamanatkan harus ada satu tahun setelah UU No.17/2024 ditandatangani.
Sejumlah ketentuan dalam RPP Kesehatan sempat menjadi sorotan. Salah satunya terkait pengendalian zat adiktif. Serangkaian ketentuan mencakup produk tembakau dan produk non-tembakau dalam bentuk rokok, rokok elektronik dan produk-produk lain yang mengakibatkan kerugian secara personal maupun publik.
Baca juga :
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak menyatukan perihal rokok konvensional dan rokok elektrik dalam regulasi tersebut.
"Rokok konvensional dan rokok elektrik memiliki karakteristik dan ekosistem yang berbeda. Rokok konvensional mayoritas menggunakan bahan baku dalam negeri. Rokok konvensional juga termasuk industri padat karya terutama segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT), maka perlu diberi insentif dibanding rokok elektrik yang menggunakan bahan baku dari luar negeri," ujar Henry ketika dihubungi, (22/05/2024).
Menurut Henry, rokok konvensional telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dengan regulasi tersebut rokok konvensional tidak perlu diubah lagi. Pihaknya khawatir penyatuan dengan rokok elektrik justru memicu tambahan restriksi terhadap rokok konvensional.
Henry meminta pemerintah tidak buru-buru mengesahkan RPP Kesehatan dan pemerintah dapat mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan ini untuk bersepakat lebih dahulu. "Sebagai perbandingan, PP 109/2012 butuh tiga tahun untuk mendapatkan drafnya," katanya.
Desakan segera mengesahkan RPP Kesehatan justru disuarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Keberadaan RPP Kesehatan sangat dibutuhkan untuk pengendalian konsumsi rokok serta melindungi masyarakat dan anak-anak dari gangguan kesehatan akibat rokok.
“Kami berusaha mempercepat revisi Peraturan Pemerintah itu. Sampai tahun lalu sudah ada UU Kesehatan yang baru, bahkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 masih belum muncul. Sementara prevalensi perokok, terutama (kategori) anak periode 2013- 2019 terus naik," kata Ketua Umum PAPDI Sally Aman Nasution yang ditemui di Jakarta, (21/05/2024).
Menurut Sally, UU No.17/2024 melebur sejumlah aturan terkait kesehatan, salah satunya mengenai pengamanan zat adiktif. Maka PAPDI dan beberapa organisasi lain telah menyurati presiden atas desakan mempercepat pengesahan RPP Kesehatan.
PAPDI berharap RPP Kesehatan dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Presiden harus segera mengesahkan RPP Kesehatan secara keseluruhan, termasuk perlindungan masyarakat dari bahaya tembakau dan zat adiktif lain.
