Pemilu kembali 'memakan korban'. Kali ini Bank Indonesia (BI) harus rela kehilangan Gubernurnya, Boediono yang dipinang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Wakil Presiden untuk Pemilu Eksekutif pada Juli 2009. Namun hingga saat ini Pemerintah belum memutuskan siapa calon pengganti Boediono. Beberapa nama sudah beredar di Komisi XI DPR (bidang keuangan dan perbankan). Darmin Nasution yang baru saja lulus fit and proper test menjadi Deputi Gubernur Senior BI berpeluang meramaikan bursa calon gubernur BI.
Kosongnya kursi Gubernur BI, memaksa pemerintah untuk mencari pengganti Boediono. Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, Pemerintah harus secepatnya mengajukan calon Gubernur BI ke DPR. Agung khawatir kekosongan kursi orang nomor satu di BI ini akan berdampak pada sektor usaha. Kalau bisa Mei ini nama-nama calon sudah diajukan, katanya di DPR, Senin (18/5).
Namun, kekhawatiran Agung itu dibantah oleh Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Miranda yang saat ini melanjutkan tugas Gubernur BI sementara menegaskan, kelanjutan kebijakan BI tidak perlu dipermasalahkan atas mundurnya Boediono. Segala keputusan strategis dilakukan dalam rapat dewan gubernur yang dipimpin oleh saya, ujarnya usai rapat dengan Komisi XI DPR.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjelaskan, jika dalam rapat dewan gubernur, gubernur berhalangan hadir seperti pergi ke luar negeri selama 6 hari, deputi gubernur senior menjadi pengganti dan mengambil keputusan strategis. "Jadi sesuai Undang-Undang, Saya yang menggantikan Pak Boed," kata Miranda yang jabatannya akan berakhir pada 24 Juni dan digantikan oleh Darmin Nasution.
Sejauh ini beberapa nama calon gubernur telah beredar di Komisi XI DPR. Diantaranya adalah Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo yang sekarang menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono, dan Mantan Ketua Perbanas Gunarni Soeworo yang baru saja bersaing Darmin Nasution untuk menjadi Deputi Gubernur Senior BI.
Namun perlu digarisbawahi, sederet nama itu hanya sebatas 'tebak-tebak buah manggis'. Soalnya, sejak ditunjuknya Boediono sebagai pendamping Yudhoyono sebagai cawapres pada 16 Mei kemarin, pemerintah belum memberi sinyal siapa yang bakal menggantikan posisi lelaki kelahiran Blitar, Jawa Timur, 66 tahun silam itu untuk menjadi Gubernur BI.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi mengatakan siapa saja bisa menggantikan Boediono asalkan memenuhi kriteria dari segi kompetensi dan kemampuan. Bahkan, Darmin Nasution pun bisa diajukan untuk menjadi calon Gubernur BI. Asalkan dia diajukan sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI, katanya. Soalnya, dalam UU Bi dikatakan, dalam satu tahun maksimal dua kali pergantian dewan gubernur.
Hafiz sependapat dengan Agung Laksono, kekosongan kursi Gubernur BI terlalu lama akan berpengaruh negatif dunia usaha. Dia berharap Pemerintah segera mengajukan nama-nama calon gubernur maksimal Mei 2009. "Sehingga kalau bisa masa sidang ini sudah ditunjuk. Jadi paling lambat Oktober sudah ada gubernur baru," jelasnya.
Sejatinya, Boediono tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai BI-1 hanya karena mendampingi Yudhoyono sebagai cawapres. Soalnya, UU Bank Indonesia tidak mengatur demikian. Namun keputusan Boediono dinilai tepat oleh beberapa kalangan, termasuk anggota Komisi XI Harry Azhar Azis. Dia khawatir jika Boediono masih menjabat sebagai Gubernur BI, sedangkan Yudhoyono telah memilihnya sebagai cawapres, maka akan mempengaruhi kinerja BI. Jadi keputusan mundur itu saya rasa sudah tepat, katanya.
















