Anggota Komisi XI DPR ini menilai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa menjadi terobosan dalam upaya menekan angka kejahatan keuangan untuk tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. Menurutnya, negara membutuhkan aturan perampasan aset hasil tindak pidana/kejahatan tertentu demi rasa keadilan publik. Dia yakin berlakunya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana secara formil dapat menjawab permasalahan publik terkait kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Baginya, perampasan harta hasil tindak pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati. Dia melanjutkan RUU Perampasan Aset memerlukan perangkat pokok. Pertama, soal definisi batasan aset-aset apa yang bisa dirampas. Kedua, tentang cara negara menegakan aturan perampasan aset melalui lembaga yang sudah ada.
“Pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah menerapkan perampasan aset hasil tindak pidana sebagai pidana tambahan di beberapa UU terkait tindak pidana keuangan,” ujar politisi Nasional Demokrat itu.
Mendukung
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meyakini RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menjadi instrumen hukum dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana. Dia yakin melalui RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya yang merugikan keuangan negara.
“Saya melihat RUU ini juga nantinya diharapkan dapat menyelesaikan recovery asset kerugian negara dari kejahatan ekonomi yang masih terus merajalela secara cepat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Antara.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai pendekatan hukum pidana belum mampu menyelesaikan persoalan kerugian negara secara cepat. Karenanya, keberadaan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi keharusan dan mendesak. Dia mendorong agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi prioritas untuk dibahas. “Setidaknya bisa masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021 melalui evaluasi di pertengahan tahun. Pada prinsipnya saya mendukung prioritas pembahasan RUU ini,” harapnya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpendapat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bakal mengubah cara pandang penyelenggara hukum dan penegak hukum di Indonesia. Selama ini, penegak hukum cenderung banyak menghukum orang ketimbang pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal. “Instrumen pidananya sepertinya lebih puas menghukum badan, padahal pengembalian aset ini juga penting,” ujarnya dalam sebuah diskusi secara virtual.
Pemerintah dan DPR seharusnya aktif untuk menggagas pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai instrumen hukum pengembalian aset negara, Dia yakin melalui RUU ini bakal membuat penegak hukum mampu dan maksimal mengembalikan kerugian negara. Dia menilai konstruksi hukum RUU Perampasan Aset lebih ke perdata. Dengan begitu, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keberatan dan pembuktian.
“Memang ini ranah pidana, tapi konstruksinya ke perdata dan pihak yang merasa dirugikan juga bisa melakukan perlawanan dan pembuktian, sehingga nantinya pembuktian terbalik,” katanya.
















