Sudah Digunakan Indonesia
Menurut Redi metode omnibus law tak sepenuhnya baru dikenal oleh Indonesia. Terlepas dari soal istilah, substansi omnibus law sudah pernah digunakan dalam legislasi. Ia menunjuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan/Automatic Exchange of Information-AEoI) (Perppu AEoI) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Perppu AEoI yang disahkan menjadi UU No.9 Tahun 2017 oleh DPR membatalkan pasal-pasal di beberapa undang-undang. Antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
UU Pemda juga sudah berkali-kali mengalami perubahan, dan yang terakhir terdiri dari 411 pasal. Pada Pasal 409 mencabut pasal-pasal dalam undang-undang lain sekaligus pembatalan beberapa undang-undang secara utuh. UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya adalah yang dicabut sepenuhnya.
Contoh yang dicabut beberapa pasalnya adalah UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Redi mengakui bahwa ada asas dalam perundang-undangan Indonesia yang bisa menggembosi ‘kesaktian’ metode omnibus law. Asas itu adalah lex posterior derogat legi priori. “Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa menyampingkan omnibus law jika materi muatannya berbeda,” katanya.
Perlu dilakukan harmonisasi ekstra hati-hati tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan omnibus law. Terhadap RUU lain yang sedang dibahas pun juga demikian. Menyoal rumitnya proses tersebut jika dibahas 500 orang lebih di DPR, dari berbagai usulan, Redi mencatat, “Perppu bisa jadi opsi bentuk omnibus law terbaik.”
