Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Tri Firdaus Akbarsyah beserta jajarannya melakukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia. Mereka mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait pengesahan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum PP INI periode 2023-2026.
Dalam audiensinya dengan pimpinan Ombudsman RI, Tri Firdaus menerangkan masalah ini berawal ketika PP INI akan menggelar Kongres XXIV pada Agustus 2023. Sebelum itu, PP INI menggelar kegiatan pra kongres di Riau. Dimana ada lima orang yang maju sebagai bakal calon Ketua Umum PP INI.
Suasana pertemuan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), Tri Firdaus, ke Ombudsman Republik Indonesia. Foto: Istimewa.
“Saat itu sedang pandemi Covid-19, PP INI selalu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berpesan pemilihan ketua umum harus lewat e-vote nasional karena INI anggotanya sudah lebih dari 15 ribu. E-vote disiapkan oleh Kementerian Kominfo, disupervisi oleh BSSN, dan diawasi oleh Sekretariat Negara (Setneg). Pada 23 Agustus 2023 dari hasil e-vote nasional, saya terpilih menjadi Ketua Umum PP INI periode 2023-2026,” ujar Tri Firdaus dalam audiensi di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.
Namun tidak semua anggota INI menerima hasil pemilihan ketua umum tersebut. Pada Oktober 2023, sejumlah anggota INI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Meski ada perdebatan soal keabsahan KLB itu.
Tri Firdaus kemudian mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham. Ternyata pihaknya tidak bisa mendaftar. “Disana disebutkan hanya ada satu organisasi notaris. Nggak boleh ada dua. Lalu kita diminta rekonsiliasi dengan pihak yang selenggarakan KLB. Kami sampaikan konsep begini begitu tapi pihak KLB tidak memberi tanggapan. Tahu-tahu oleh Kemenkumham yang disahkan pendaftarannya adalah pihak yang KLB,” sebutnya.
Sebelumnya, Tri Firdaus dan jajarannya juga mengajukan upaya hukum terkait tidak diterimanya pendaftaran kepengurusan PP INI hasil kongres pada Agustus 2023. Perkara ini masih berjalan di tingkat kasasi.
















