Mengawal Kepastian Hukum di Sektor Consumer Goods & Retail
Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firms 2025

Mengawal Kepastian Hukum di Sektor Consumer Goods & Retail

N.E.F & Rekan menegaskan pentingnya pengawasan kepatuhan hukum di sektor consumer goods & retail sebagai cara menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Kantor Hukum N.E.F dan Rekan. Foto: RES.
Kantor Hukum N.E.F dan Rekan. Foto: RES.

Sektor consumer goods & retail punya peran cukup signifikan dalam perputaran ekonomi dalam negeri. Berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat—mulai dari belanja kebutuhan, distribusi barang, hingga interaksi perdagangan berkelanjutan—sayangnya, potensi ini juga dibayangi risiko besar. Fluktuasi ekonomi global dan ketegangan geopolitik, misalnya, dapat memicu gangguan stabilitas. Di lapangan, masalah juga dapat bermula dari hal teknis yang berdampak luas, seperti pengiriman barang yang tertunda, sengketa kontrak dengan pemasok, hingga gagal bayar.

 

Managing Partner Kantor Hukum N.E.F dan Rekan, Raja Basar A.N. Harefa menekankan pentingnya pengawasan kepastian hukum pada sektor consumer goods & retail. Menurutnya, penyelesaian perkara di sektor ini harus selalu berorientasi pada solusi. Selain itu, kecepatan respons yang harus sebanding dengan kualitas respons, juga tak kalah penting. 

 

”Kasus di sektor ini cenderung terkait dengan hukum perdata yang mengacu pada asas persamaan atau kesetaraan antara para pihak dan asas iktikad baik atas kerja sama atau transaksi yang dilakukan. Maka kami mengedepankan komunikasi dan negosiasi sehingga tidak terjadi eskalasi konflik yang berujung pada sengketa dan pastinya memberikan dampak buruk bagi masing masing pihak,” katanya kepada Hukumonline.

 

Raja pun bercerita. Saat mendampingi klien dalam perkara dugaan perdagangan tanpa izin lengkap—yang mencakup Pasal 8 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 91 Jo. Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 86 dan/atau Pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan—tim N.E.F & Rekan memilih jalan yang menghindari eskalasi konflik. Mereka memulai dengan audit dokumen hukum, melanjutkan dengan korespondensi ke regulator, hingga mengajukan saran resmi berupa permintaan pembinaan. Pendekatan ini menjaga solusi tetap fokus pada pemulihan, bukan pada konflik.

 

”Kami senantiasa berupaya untuk mengikuti perkembangan dan mengasah ilmu pengetahuan di bidang consumer goods & retail agar kami memiliki keterampilan dan pengalaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan kami dalam bekerja,” Raja menambahkan.

 

Menjaga Kesehatan Ekosistem Hukum

Secara global, Indonesia memiliki posisi kuat sebagai importir dan eksportir. Untuk itu, aspek kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di dalam maupun luar negeri, menjadi hal krusial. Nah, kantor hukum lokal memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan ekosistem hukum, dengan mengedepankan kepastian hukum, menjembatani perdamaian dalam sengketa, serta melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Raja mengungkapkan, dalam praktiknya, peran advokat di sektor ini tidak sebatas pada pendampingan klien. Lebih dari itu, advokat berdiri sebagai penegak checks & balances agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum. Fungsi ini juga meliputi pengawasan terhadap kepatuhan instansi pemerintah dan evaluasi efektivitas regulasi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info