Mengawal Kepentingan Daerah Lewat RUU Cipta Kerja
Berita

Mengawal Kepentingan Daerah Lewat RUU Cipta Kerja

DPD fokus terkait pasal-pasal yang mengatur kewenangan daerah. Pemerintah telah merekonstruksi penyusunan pasal-pasal dan memberikan kewenangan daerah dalam perizinan.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Dia pun meminta berbagai elemen dan unsur masyarakat dan pemerintah daerah proaktif menyuarakan kritik dan memberi masukan kepada tim kerja DPD. Masukan-masukan dari pemerintah daerah dan elemen masyarakat di daerah menjadi landasan penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah.

“Selama ini DPD sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” sesalnya.

Beri kewenangan pemda

Sementara Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengingatkan pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja agar tak menabrak asas-asas yang diatur dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan konstitusi. Pemerintah sedang merekonstruksi kembali RUU Cipta Kerja khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah.

Misalnya, pemerintah daerah diberi mandat langsung sesuai penyempurnaan terhadap rekonstruksi DIM RUU Cipta Kerja. Dengan mereformulasi RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah, setidaknya mengembalikan ruh UU sesuai UUD 1945. Termasuk sesuai dengan kesepakatan Baleg dan pemerintah.

“Alhamdulillah, kepada pemerintah saya ucapkan terima kasih karena sudah membuat rekonstruksi kembali, bagaimana kemudian ada penghargaan terhadap kewenangan pemerintah daerah yang diberikan dan telah melakukan penyempurnaan terhadap rekonstruksi DIM,” ujarnya dalam rapat penyusunan pasal-pasal rekonstruksi terkait hubungan pusat dan daerah di Baleg.

Menurutnya, rekonstruksi itu antara lain seperti dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta, DIM nomor 647 yang menyebutkan pemerintah dan pemda wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi. Kemudiann pemberian izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info