Belum pernah ada dissenting
Menurutnya, jalannya proses RPH pun ada yang mencatat point-point yang disampaikan para hakim MK. Ditanya apakah ada kemungkinan hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Fajar mengatakan dalam Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, hakim konstitusi diperbolehkan untuk berbeda pendapat dalam setiap sidang di MK (secara umum).
“Dissenting sah-sah saja, tapi dalam praktik putusan sengketa pilpres belum ditemukan hakim konstitusi yang dissenting. Sebab, memutus perkara sengketa pilpres termasuk sengketa pemilu legislatif dan pilkada berbeda dengan perkara pengujian UU,” tuturnya.
Dalam perkara pengujian UU, kata Fajar, lebih banyak bermain di argumentasi, opini, dan logika berkonstitusi. Sedangkan penanganan perkara sengketa pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada lebih (menekankan) pada kekuatan alat bukti para pihak. “Yang dicari dalam sengketa pilpres adalah kebenaran materil, sehingga dalam praktik putusan sengketa Pilpres 2004, 2009, 2014 belum pernah ada sembilan hakim MK mengajukan dissenting,” terangnya.
RPH telah selesai, Mahkamah telah siap membacakan putusan di ruang sidang pleno MK, pada Kamis (27/6) sekitar pukul 12.30 WIB. Semula, sidang putusan diagendakan pada Jum'at (28/6), namun dimajukan sehari sebelumnya karena adanya kesiapan Majelis Hakim MK. Surat undangan pemberitahuan informasi pembacaan putusan ini juga sudah diberitahukan kepada para pihak.
“Dimajukannya pembacaan putusan tidak ada aspek dari luar, memang benar-benar kesiapan MK. Lebih cepat lebih baik, lagi pula dalam UU MK dan Peraturan MK dikatakan bahwa selambat-lambatnya 14 hari kerja. Jadi, jika sebelum waktu 14 hari kerja telah diputus, itu tidak masalah.”
Jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 ini penjagaan keamanan di sekitar Gedung MK tentu akan lebih diperketat demi keamanan dan ketertiban persidangan. Fajar berharap semua pihak dapat menerima apapun yang diputuskan Majelis Hakim Konstitusi. “Dengan menyerahkan perkara sengketa hasil pilpres ini ke MK, berarti percayakan kepada Majelis MK untuk memutuskan.”
Apalagi, dalam setiap bagian akhir permohonan, jawaban, dan tanggapan para pihak meminta ex aquo et bono. Artinya, para pihak meminta putusan yang seadil-adilnya kepada Mahkamah. “Makna asas ini berarti telah mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnnya kepada MK. Karena itu, para pihak dapat menerima apapun putusannya,” tegasnya.
Fajar menambahkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia sebagai negara hukum jika para pihak tidak menghormati putusan MK. “Jadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia jika tak menghormasti putusan MK dalam perkara sengketa pilpres ini. Mengingat Indonesia adalah negara hukum. Indikatornya ketaatanya terhadap putusan lembaga peradilan.”
