Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perusahaan kerap menemui berbagai potensi risiko hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Pengadaan barang dan jasa merupakan proses persaingan yang diinstitusikan, sehingga terdapat hukum persaingan usaha yang secara khusus mengatur dan melarang tindakan tertentu dalam prosesnya.
Partner dari Assegaf Hamzah & Partners, Farid Fauzi Nasution, menyoroti pentingnya mencermati seluruh siklus pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Hal ini mengingat risiko persekongkolan dalam pengadaan dapat ditarik garisnya sejak tahap perencanaan.
Adapun risiko-risiko lain, seperti diskriminasi dalam tender, upaya menguntungkan pihak tertentu, atau pelanggaran prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP), dapat bereskalasi hingga tindak pidana penyuapan. Artinya, risiko yang mengancam perusahaan bukan semata-mata risiko persaingan usaha maupun administratif, melainkan juga risiko pidana.
Baca juga:
- BUMD Butuh Modal Ekspansi? Simak Alternatif Pembiayaan RDPT hingga Sekuritisasi Aset
- Kejagung: Kerugian BUMD Kerugian Negara, tapi Belum Tentu Pidana
“Risiko dalam pengadaan barang dan jasa ini selalu terkait dengan risiko pidana, pelanggaran administratif, dan persaingan usaha. Satu sama lain dapat memicu (men-trigger) risiko lain, dari mana pun mulainya,” ucap Farid dalam sesi breakout session bertajuk “Managing Legal Risks in High-Value Procurement and Strategic Partnerships” pada acara Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI) Summit 2026 di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (5/11).
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sekitar 80% kasus persaingan usaha di Indonesia berupa persekongkolan tender. Persekongkolan ini, menurut Farid, terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan antarpeserta tender.
Kedua, persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan antara peserta tender dan panitia untuk memenangkan peserta tersebut. Ketiga, persekongkolan kombinasi, yaitu campuran antara persekongkolan horizontal dan vertikal. Keempat, persekongkolan yang melibatkan pihak ketiga.
Sementara itu, di tataran internasional terdapat empat modus pelanggaran pengadaan barang dan jasa. Pertama, cover bidding, yaitu praktik persekongkolan tender saat jumlah peserta dibuat sebatas memenuhi batas minimum. Selain itu, terdapat peserta pendamping yang sengaja hadir dalam tender dengan tujuan sengaja mengalah agar kemenangan jatuh kepada peserta tertentu.
“Nanti dikasih kompensasi atau 'uang kalah' supaya peserta ini mau ikut dalam tender,” jelas Farid.
Kedua, bid suppression, yaitu modus persekongkolan dengan cara menghalangi peserta yang berpotensi menang untuk ikut dalam tender. Dahulu, upaya menghalangi peserta dilakukan secara fisik. Namun, saat ini persekongkolan dilakukan secara lebih canggih hingga melibatkan teknologi.
Suasana sesi breakout session bertajuk “Managing Legal Risks in High-Value Procurement and Strategic Partnerships” pada acara Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI) Summit 2026 di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (5/11). Foto: RES
Ketiga, bid rotation, atau lebih dikenal dengan istilah 'arisan tender'. Karakteristik persekongkolan ini adalah tender yang selalu diikuti oleh peserta yang sama dengan pemenang yang digilir. Contoh lainnya, perusahaan memiliki sejumlah paket pengadaan di mana setiap peserta tender mendapatkan setidaknya satu paket pengadaan.
Modus ketiga mirip dengan modus keempat, yaitu market allocation (pembagian pasar), yakni membagi paket pengadaan berdasarkan wilayah. “Jadi, ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara pun masih ada persekongkolan tender dengan modus-modus seperti ini,” jelas Farid.
Senior Associate dari Assegaf Hamzah & Partners, Berla Wahyu Pratama, melanjutkan paparan dengan materi terkait post-bidding. Post-bidding adalah tindakan menambah, mengubah, atau mengurangi kriteria maupun substansi yang ada dalam dokumen pengadaan, termasuk dokumen penawaran yang dikirimkan oleh peserta tender.
Berla menilai perlu ada parameter yang jelas terkait kategori “substansi”. Oleh karena itu, para advokat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyimpulkan bahwa perubahan substansi berarti perubahan yang mengakibatkan dampak terhadap hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan sebelumnya.
“Ketika perubahan itu dilakukan setelah penyampaian dokumen penawaran, artinya tidak ada kesempatan lagi bagi peserta tender (bidder) lain untuk mengubah penawaran tersebut,” ucap Berla.
Ia menilai upaya mitigasi risiko ini dalam proses negosiasi adalah dengan mengumumkan atau membagikan draf kontrak di tahap awal. Draf kontrak dapat dilampirkan dalam dokumen pengadaan atau tender, sehingga semua peserta tender memiliki kesempatan yang sama untuk meninjau (mereviu) draf kontrak tersebut.
“Nah, ketika ada masukan terhadap draf kontrak tersebut, peserta bisa menyampaikannya dalam proses pemberian penjelasan (aanwijzing),” ucapnya.
Ketika saran telah disampaikan dalam proses aanwijzing dan ternyata wajar untuk diadakan perubahan terhadap draf kontrak, pemberi kerja dapat mengeluarkan adendum terhadap dokumen tender sebagai basis semua peserta dalam menyiapkan proposalnya.
“Jadi, mereka mempunyai kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk menyiapkan dokumen dengan basis dokumen yang sama,” jelasnya.
