Menjadi standar kinerja perusahaan di dunia, cikal bakal Environmental Social-Governance (ESG) sebenarnya sudah merentang puluhan tahun lalu. Perhatian dunia terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak baik ini semakin diperkuat dengan upaya nyata implementasi ESG.
Pada Presidensi G20 Indonesia di Bali, November 2022, misalnya. Untuk kali pertama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Kerangka Kerja dan Manual Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola sebagai dukungan sekaligus fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan di bidang proyek infrastruktur terkait peran dan tindakan yang perlu diambil guna memenuhi aspek ESG. Namun, tak hanya sektor infrastruktur. Menjadi seperangkat standar operasi perusahaan, pada dasarnya, penerapan prinsip ESG yang baik dapat berkontribusi positif bagi perusahaan secara internal; juga meningkatkan daya tarik bagi investor.
Partner Corporate & Finance Kantor Hukum Dewi Negara Fachri & Partners(DNFP) Mochamad Kasmali mengungkapkan, di tengah tren ESG yang semakin menanjak, harus disadari bahwa sebagian besar investor tertarik menyuntikkan dana ke perusahaan yang tidak hanya mengejar untung semata, tetapi juga mengedepankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Itu sebabnya, karena negara-negara dunia semakin giat menerapkan standar ESG, ada tuntutan yang sama bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menerapkan ESG dalam operasi bisnis mereka.
“Sebagai contoh, calon pembeli saham di perusahaan peer-to-peer lending di Indonesia yang menjadi salah satu klien kami meminta penambahan item dalam pemeriksaan uji tuntas terkait dengan audit ESG sebelum memutuskan untuk melanjutkan transaksi pembelian saham,” kata Mochamad Kasmali.
Proses uji tuntas tersebut, lanjut Mochamad Kasmali, ditujukan untuk memeriksa pemenuhan aspek-aspek ESG, antara lain standar lingkungan (environment); sosial, seperti pelindungan dan perlakuan terhadap tenaga kerja dan pengaruh kegiatan suatu perusahaan bagi masyarakat di sekitar kegiatan usahanya (social) (bahkan ada beberapa perusahaan yang menerapkan izin sosial untuk berusaha, yang artinya penting bagi suatu kegiatan usaha untuk untuk mendapatkan consent sosial dan menjadi bagian dalam masyarakat sekitar dan mendapatkan dukungan dari mereka); serta tata kelola perusahaan yang baik (governance). Adapun reputasi, daya saing, maupun prospek perusahaan yang memiliki nilai positif berdasarkan indikator tersebut akan naik secara signifikan, khususnya di pasar internasional. Dengan kata lain, ESG telah menjadi bagian penting dari investasi dan pengembangan jangka panjang sebuah perusahaan.
Tantangan Implementasi ESG di Indonesia
Meski tak sedikit perusahaan di dunia dan Indonesia sudah menerapkan prinsip ESG, Office Managing Partner dan juga Partner Litigasi DNFP, Chalid Heyder menerangkan,kurangnya pemahaman dan kesadaran masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. ESG masih dipahami secara sempit: hanya terkait dampak lingkungan. Padahal, ada aspek sosial dan juga kepatuhan atas perizinan (governance) yang harus diperhatikan.
Kompleksitas ESG ini juga sering kali harus berbenturan dengan terbatasnya sumber daya dan keahlian. Ini belum termasuk keterbatasan biaya yang akhirnya membuat sejumlah perusahaan merasa belum siap dan menunda. “ESG masih dilihat sebagai pengeluaran yang tidak perlu. Padahal dalam jangka panjang, maksud dan tujuan penerapannya adalah untuk keberlangsungan perusahaan. Lebih lanjut, kita sering kali membantu klien dalam bagian ESG tersebut, yaitu governance dimana kita harus memastikan kepatuhan klien ataupun perusahaan target atas anti suap, korupsi, dan juga money laundry,” kata Chalid Heyder.
Tantangan lain: kurangnya data yang tersedia dan dapat diakses secara publik. Mochamad Kasmalibercerita, klien asing DNFP pernah terlibat dalam suatu uji tuntas ESG dalam rangka mengambil alih perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha kehutanan Indonesia.
“Tantangannya adalah minimnya data yang tersedia untuk publik mengenai kinerja ESG perusahaan target. Di situlah kami berperan sebagai advokat lokal yang memahami aturan serta kultur dan budaya Indonesia; serta tuntutan-tuntutan dari klien internasional. Tentunya sebagai associated office dari Hogan Lovells, kami sangat terbantu dengan kehadiran rekan-rekan advokat asing di kantor-kantor Hogan Lovells di luar Indonesia yang dapat memberikan pandangan-pandangan internasional terkait isu yang ketika itu kami tangani,” Mochamad Kasmalimenjelaskan.
Sebagai kantor hukum yang kerap harus mendampingi dan memberikan nasihat hukum mengenai ESG, DNFP memahami peran penting edukasi secara bertahap kepada klien. Perusahaan yang mampu menerapkan standar ESG yang baik, diharapkan dapat mencapai keberlanjutan yang panjang dan membawa manfaat, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat.
Merangkul Potensi ESG dengan Membangun Sistem Hukum yang Baik
Kekayaan sumber daya alam menjadi salah satu daya tarik perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Ini sebabnya, Chalid Heyderoptimis, dengan melaksanakan praktik dan prinsip ESG secara internasional; menerapkan sistem pelaporan berkala—seperti merujuk Global Reporting Initiative; investor asing dapat semakin percaya diri untuk menanamkan modal. Masuknya investasi asing ini juga berdampak pada peningkatan keuntungan negara, baik dari sisi pajak, penciptaan lapangan kerja, keberlangsungan lingkungan, dan masih banyak lagi.
Namun, di tengah potensi tersebut, harus diakui bahwa sistem hukum di Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan regulasi di negara-negara maju. Menurut Chalid Heyder, regulasi terkait ESG di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi masih tersebar di beberapa undang-undang. Sebagai contoh, aspek lingkungan yang diatur tersendiri dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (Perpu); aspek sosial mengacu kepada kewajiban perseroan untuk mengembangkan kegiatan CSR dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dalam Perpu; serta aspek tata kelola yang mengacu kepada kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan bagi kegiatan bisnisnya.
Dalam bidang finansial dan pasar modal sendiri, kebijakan yang dikeluarkan telah lebih terarah pada penerapan ESG. Antara lain dengan diberlakukannya ketentuan mengenai green bond dan disediakannya ESG microsite yang dapat dipergunakan bagi publik untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan dan memenuhi ESG.
“Berkaca pada perkembangan ESG di bidang finansial dan pasar modal yang mewajibkan pelaporan dan publikasi pemenuhan ESG, kiranya ini dapat diterapkan pada sektor lainnya. Dengan adanya kewajiban pelaporan dan publikasi, penerapan ESG yang sekarang ini lebih banyak dilakukan dengan kurang ambisius (case-by-case basis - jika diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu transaksi korporasi), dapat lebih diarahkan menjadi kegiatan rutin perusahaan dalam melakukan evaluasi, perencanaan, implementasi dan pelaporan sehingga tujuan akhir usaha yang berkelanjutan (sustainability business) dapat tercapai. Selain hal tersebut di atas, kita bisa perhatikan bahwa sudah ada beberapa perusahaan, termasuk BUMN, yang menerapkan kebijakan internal terkait dengan ESG,” kata Chalid Heyder.
Mengingat pentingnya ESG dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan road map, ketentuan pelaksana terkait ESG, juga kerangka kerja dan manual. Selain menjadi panduan, inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan opsi pembiayaan yang lebih ‘hijau’ dan berkelanjutan, serta dapat menstimulasi minat investor untuk berinvestasi di bidang pembiayaan infrastruktur yang sempat memburuk karena pandemi.
“Dalam rangka akselerasi penerapan ESG, dibutuhkan keseriusan dari para pembuat kebijakan di negeri ini. Perlu campur tangan pemerintah untuk juga turut mendukung hal ini, seperti sosialisasi ESG dan pengaturan lebih komprehensif terkait ESG di setiap sektornya. Hal ini perlu dilakukan mengingat penerapan ESG di setiap sektor memiliki titik berat yang berbeda-beda. Selain itu, kebijakan dan peraturan yang mendukung penerapan ESG seperti (tetapi tidak terbatas pada) renewable energy dan energy transition dapat segera diterbitkan,” tegas Chalid Heyder.
Sementara itu, sebagai lawyer, Mochamad Kasmali memahami kontribusinya dalam membantu pembuat kebijakan di Indonesia. Untuk itu, bersama-sama dengan Hogan Lovells, ia berharap dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan ESG di Indonesia. Adapun kantor asosiasi DNFP, Hogan Lovells telah memiliki ESG Academy yang terdiri atas kumpulan video, podcast, hingga tulisan mengenai ESG untuk membantu para klien, agar memiliki pemahaman lebih mendalam.
“Ini juga menjadi harapan pribadi kami sebagai lawyer-lawyer Indonesia. Besar harapan kami agar sumber daya seperti ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh klien-klien kami khususnya yang beroperasi di Indonesia sehingga standar ESG di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, kami juga berupaya melakukan pendekatan ke para pemangku kebijakan di negeri ini guna membantu memajukan ESG di Indonesia,” pungkas Mochamad Kasmali.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kantor Hukum Dewi Negara Fachri & Partners.
