Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) atau Bitcoin karena tidak memiliki landasan hukum sebagai sistem atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.
"Transaksi ini tidak legitimate karena tidak sesuai Undang-Undang (UU Mata Uang)," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/1/2018) seperti dikutip Antara. Pernyataan ini menyikapi maraknya perhatian berbagai otoritas keuangan dunia mengingat penggunaan Bitcoin yang dianggap berisiko besar dan bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.
Sri Mulyani menerangkan transaksi menggunakan mata uang virtual ini telah dilarang oleh berbagai negara karena penuh dengan unsur spekulasi dan berpotensi merugikan masyarakat.
Selain itu, mata uang virtual ini rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi. Dengan kondisi tersebut, ia mengharapkan mata uang virtual juga tidak digunakan sebagai instrumen investasi karena membuka peluang terjadinya tindak penipuan dan kejahatan.
"Sebagai instrumen investasi, kita peringatkan tidak ada basisnya. Ini juga bisa menciptakan bubble (penggelembungan nilai) bagi mereka yang berpartisipasi dan berisiko bagi masyarakat," ujar Sri Mulyani. Baca Juga: Risiko Jual Beli Bitcoin Tidak Dijamin Otoritas Manapun
Karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran, yang tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah. Sebab, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga penggunaan Bitcoin dilarang sebagai alat pembayaran.
“Risiko memperjualbelikan mata uang virtual ini memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, transaksi ini bersifat spekulatif yang menimbulkan risiko penggelembungan nilai (bubble) yang merugikan masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan,” demikian bunyi keterangan pers Kemenkeu yang diterima Hukumonline.
Karena itu, Kemenkeu senantiasa bekerja sama dengan otoritas keuangan lain untuk mencermati perkembangan penggunaan mata uang virtual dan mengambil langkah-langkah terukur untuk memitigasi (mencegah) risiko peredaran dan penggunaannya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan semua industri jasa keuangan sudah dilarang untuk memfasilitasi perdagangan mata uang virtual ini.
Ia mengatakan pihaknya siap memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap risiko atas berbagai instrumen yang tidak dikeluarkan secara resmi di bawah pengawasan OJK.
“Peraturan OJK juga menyatakan semua produk jasa keuangan yang dikeluarkan harus lapor OJK. Kalau dilanggar ada sanksi administrasi sampai penurunan tingkat kesehatan," katanya. Baca Juga: Risiko Jual Beli Bitcoin Tidak Dijamin Otoritas Manapun
Sejak beberapa waktu lalu, BI tegas melarang penggunaan virtual currency termasuk Bitcoin sepanjang digunakan untuk alat pembayaran. Selain alasan risiko serta tidak adanya aspek perlindungan konsumen, sikap tegas BI melarang penggunaan virtual currency ini berangkat dari larangan dalam sejumlah regulasi, yakni UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, PBI Nomor 7/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelengaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (tekfin).
Empat regulasi di atas tidak menyebut tegas larangan penggunaan Bitcoin atau uang digital lainnya melainkan sekedar larangan penggunaan virtual currency oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) atau financial technology (fintech). Larangan penggunaan virtual currency sebagai alat bayar tersebut terbatas dengan kewenangan BI selaku otoritas dalam sistem pembayaran di Indonesia. Kata lain, eksistensi virtual currency sepanjang tidak dipakai sebagai alat pembayaran masih abu-abu (grey area).
